Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di delapan kecamatan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan honor mereka yang belum cair. Para PPK itu bertugas saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Dari 24 kecamatan di Kabupaten Kupang, tersisa delapan kecamatan yang upah kerjanya belum direalisasi 100 persen," ujar salah satu anggota PPK di Kabupaten Kupang yang enggan disebutkan namanya kepada detikBali di Kupang, Kamis (10/4/2025).
Pria berusia 30 tahun itu mengatakan delapan kecamatan tersebut adalah Sulamu, Amabi Oefeto Timur, Amfoang Barat Daya, Amarasi, Amarasi Timur, Amfoang Barat Laut, Amfoang Tengah, dan Fatuleu Tengah. Ketua PPK, dia melanjutkan, mendapat honor sebesar Rp 2 juta dan anggota PPK Rp 1,8 juta. Menurutnya, honor mereka seharusnya sudah dilunasi pada Desember 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat itu uangnya memang sudah dikirim ke rekening masing-masing, tetapi kemudian dibekukan kembali. Sementara ada beberapa orang yang bisa tarik uangnya. Artinya, sama saja kami belum terima upah kerja," imbuh pria itu.
Dia kecewa dengan pembekuan rekening mereka tanpa informasi dan alasan yang jelas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang. "Ini kan sudah masuk bulan April 2025, seharusnya mereka tidak bekukan lagi rekening kami. Padahal kami kerja ini terobos banjir, itu taruhan nyawa," imbuhnya.
Ketua KPU Kabupaten Kupang, Nichson Manggoa, membenarkan hal tersebut. Ia beralasan honor tersebut belum direalisasikan karena ada beberapa kecamatan yang belum menyelesaikan dan memasukkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke KPU Kabupaten Kupang.
"Jadi memang ada juga beberapa desa dan kecamatan yang belum masukan LPJ. Sehingga teman-teman itu kami sudah minta khusus supaya administrasi dari sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk segera masukkan agar dana operasional bisa direalisasi, tapi itu sampai sekarang belum dimasukkan," ujar Nichson.
Nichson menjelaskan pembekuan sementara rekening dari ketua maupun anggota PPK tersebut merupakan imbas dari LPJ belum yang belum dituntaskan. Ia memastikan honor tersebut segera cair jika seluruh administrasi sudah beres.
"Nanti saya konfirmasi dulu kepada teman-teman sekretariat. Saya ada minta mereka untuk pastikan sudah berapa kecamatan yang direalisasi 100 persen. Tetapi setahu saya, itu ada tiga atau empat kecamatan dari delapan kecamatan, itu sudah lunas," pungkas Nichson.
(iws/iws)