.webp)
DPRD Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyoroti luas lahan dan produksi padi yang menyusut di daerah tersebut. Dewan menilai kondisi itu menjadi peringatan lantaran sektor pertanian masih menjadi fondasi utama ekonomi masyarakat setempat.
Hal itu terungkap dalam catatan kritis DPRD Manggarai Barat terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 yang diajukan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Manggarai Barat, Kamis (27/3/2025).
"Sebagai catatan, data BPS menunjukkan adanya penurunan signifikan luas lahan dan produksi tanaman padi selama lima tahun terakhir," kata anggota DPRD Manggarai Barat Kanisius Jehabut yang membacakan catatan Dewan terhadap rancangan awal RPJMD tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus partai Gerindra itu mengatakan lahan tanaman padi di Manggarai Barat pada tahun 2019 seluas 54.384 hektar (ha) dengan hasil panen 285.163 ton. Pada 2023 atau lima tahun kemudian, luas lahan tersisa 32.489 ha dengan hasil panen menyusut menjadi 190.716 ton.
"Tren ini adalah sinyal peringatan," ujar Kanisius.
Kanisius mengatakan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2025-2029 perlu lebih jelas menempatkan sektor pertanian sebagai sektor andalan daerah. Secara historis dan statistik, dia berujar, sektor pertanian terbukti tangguh dalam menghadapi krisis dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Serta menjadi penopang utama ekonomi rumah tangga masyarakat pedesaan," imbuh pensiunan Polri tersebut.
DPRD Manggarai Barat meminta Pemerintah harus hadir melalui program intensifikasi, perlindungan lahan produktif, penguatan irigasi, dan akses modal bagi petani. Selain itu penguatan kebijakan yang berkaitan dengan pemasaran produksi pertanian.
"Pertanian di Manggarai Barat bukan pelengkap pariwisata, ia adalah fondasi perekonomian lokal," tandas Kanisius.
(iws/hsa)
