.webp)
Komisi Yudisial (KY) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Perwakilan Ombudsman NTT terkena dampak kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Ketua KY NTT, Hendrikus Ara, menjelaskan pemangkasan anggaran di KY RI berdampak hingga ke daerah. Sebab, semua anggaran KY di daerah bersumber dari KY RI.
Walhasil, tugas dan fungsi KY daerah cukup terdampak dengan adanya efisiensi anggaran di KY RI. Hendrikus mengungkapkan KY NTT kini tak bisa berbuat apa-apa akibat pemangkasan anggaran dari Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang ini, kami didaerah tidak bisa berbuat apa-apa karena untuk kegiatan sifatnya tupoksi, bahkan tugas konstitusional misalnya untuk KY Pusat itu rekrutmen calon hakim agung, semua tidak dilakukan karena ketiadaan anggaran itu," terang Hendrikus kepada detikBali di ruang kerjanya, Rabu (12/2/2025).
Selain itu, tugas KY yang salah satunya mengawasi hakim juga terdampak. Letak geografis NTT sebagai provinsi berkepulauan juga bertambah sulit dalam mengawasi hakim karena kekurangan anggaran.
"Selain itu, pemantauan persidangan juga tidak bisa dilakukan. Hal ini juga terjadi di daerah. Kalau kami di daerah dana itu hanya untuk operasional kantor, baik itu listrik, internet, dan air," terang Hendrikus.
Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, juga mengatakan efisiensi anggaran di Ombudsman RI berdampak hingga perwakilan daerah. Walhasil, Ombudsman NTT tidak bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
"Semua kementerian/lembaga sama semua, diminta untuk work from home karena efisiensi drastis, tinggal belanja pegawai sehingga pelaksanaan tupoksi memang sedikit terganggu," ujar Darius.
Baca juga: Anggaran Polri Dipangkas Rp 20,5 Triliun |
Menurut Darius, pelayanan Ombudsman NTT kepada masyarakat masih tetap dilakukan di tengah efisiensi, tetapi tidak maksimal. Situasi ini tengah dibicarakan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Kami berharap ada rekonstruksi anggaran sehingga efisiensi tidak sebesar saat ini," harap Darius.
(hsa/hsa)
