Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan belum ada realisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025. Pasalnya, anggaran untuk proyek tersebut masih terkena blokir.
Hal ini disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo. Menurutnya, saat ini Kementerian PU tidak memiliki anggaran untuk pembangunan IKN.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kelakar Dody usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), dilansir dari detikFinance.
Pada Desember 2024, Dody sempat mengajukan tambahan anggaran Rp 60,6 triliun untuk pembangunan IKN dan jalan akses pada 2025. Dari jumlah itu, Rp 14,87 triliun direncanakan untuk proyek IKN.
Namun, sebelum tambahan tersebut dicairkan, Kementerian PU terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun. Kebijakan ini merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.
Akibatnya, pagu anggaran Kementerian PU 2025 yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas hingga 80%, menyisakan Rp 29,57 triliun.
Dody: Tak Tertekan Meski Anggaran Dipangkas
Dody tidak merasa tertekan meski anggaran dipangkas 80%. Menurutnya, hingga saat ini belum ada kendala berarti bagi Kementerian PU dalam menjalankan tugas.
"Biasa aja (tidak pusing atau tertekan akibat anggaran dipotong). Agak saja ini, kemarin-kemarin kita gemuk. Sekarang kita disuruh langsing. Ya sudah, kita langsingin diri," ujarnya.
Meski begitu, Dody tetap akan berupaya meminta tambahan anggaran atau membuka kembali anggaran yang masih diblokir akibat kebijakan automatic adjustment.
"Saya ingin tunjukkan dulu, dengan itu saya bisa mengerjakan sesuatu. Kalau sudah maksimal, kemudian tuntutan lebih besar, tinggal bilang, Pak Presiden, saya sudah maksimal dengan yang bapak kasih, saya tambahan dong, gitu aja," tambahnya.
Respons istana, baca di halaman selanjutnya...
Simak Video "Video: Heboh Anggaran IKN Diblokir, Bahlil Yakin Pembangunan Masih Berjalan"
(dpw/dpw)