Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengecam Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, dan Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi. Pasalnya, jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggelar touring saat banjir menerjang Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.
"Kami menyayangkan ada agenda touring pejabat kita saat tragedi kemanusiaan sebabkan tujuh orang hilang dan dua orang meninggal dunia. Padahal, ada sembilan warga keselamatannya terancam," kata Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, Senin (3/2/2025).
Hamdan menegaskan Pemprov NTB semestinya menerjunkan petugas Dinas Sosial (Dinsos), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Bima, bukan touring ke Lombok Utara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau bisa OPD teknis ini berkantor di Bima dan mengirim orang ke Bima. Ini manusia, ini yang meninggal bukan hewan. Jadi, kalau ada agenda touring, begitu mendengar, harus putar balik ke Bima. Kami sayangkan sekali pejabat kita touring di tengah bencana," tegas Hamdan.
Hamdan menegaskan Pemprov NTB kini harus fokus mengevakuasi warga yang masih dinyatakan hilang. Selain itu, Dinas PUPR NTB harus melakukan Audit jalan provinsi yang rusak diterjang banjir bandang.
Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, menjelaskan agenda touring pada Sabtu(1/2/2025) memang diagendakan untuk acara perpisahan Pj Gubernur Hassanudin. Namun, agenda pelantikan Gubernur NTB terpilih yang semula 6 Februari mundur ke 18-20 Februari 2025.
"Pj Gubernur akan segera ke Bima ya. Masih ada waktu karena pelantikan mundur kan ke tanggal 20 Februari 2025," kata Gita.
(hsa/gsp)