.webp)
Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Sudiartawan bakal memanggil seluruh mitra kerja, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini buntut kekisruhan masalah dana alokasi khusus (DAK) setelah tangkap tangan salah satu kepala bidang oleh aparat penegak hukum beberapa waktu lalu.
"Semua mitra kami panggil. Ada Dinas Kesehatan, RSUP, Dinas KB termasuk Dikbud NTB. Pada prinsipnya kami akan menanyakan soal DAK ini," ujar Sudiartawan seusai rapat internal komisi, Senin sore (6/2025).
Sudiartawan menjelaskan pemanggilan seluruh mitra tersebut untuk memberikan kesempatan kepada mitra berbicara dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang akan dilakukan mulai Senin (13/1/2025) pekan depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita RDP dengan mitra nanti. Kita akan menanyakan soal apa duduk persoalannya soal isu yang sedang dibicarakan terkait dengan proses regulasi dan lain-lain," ujarnya.
RDP yang bakal dilakukan selama 3 hari tersebut, Sudiartawan melanjutkan, di antaranya akan membahas soal masalah data alokasi DAK yang diduga bermasalah selama periode tahun 2022, 2023, dan 2024.
"Ya kami akan rapat internal terbuka semua sampai hari Rabu (15/1) dengan mitra. Ini adalah bentuk kemitraan saling menjaga mitra kita," katanya.
"Ya kami mendalami dulu apa masalahnya. Jika ketemu kami akan melaporkan melalui pimpinan. Kalau memang kami tidak mampu bedah dan evaluasi. Kami akan bentuk pansus," sambung dia.
Sudiartawan mengaku telah lama merencanakan RDP dengan seluruh mitra kerja komisi yang membidangi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan itu.
"Sudah lama direncanakan. Ketika menemukan persoalan di lapangan kita sampaikan ke mitra segera melakukan perbaikan pembenahan. Tapi kalau periode ini belum. Kami akan lakukan RDP dulu, setelah RDP ini kami akan turun melakukan pengecekan. Kami akan tanya. Kita akan evaluasi termasuk DAK Dikbud tahun 2022 sampai 2024 secara utuh," urai Sudiartawan.
Anggota Komisi V Didi Sumardi mengatakan RDP yang akan dilaksanakan pekan depan itu bertujuan untuk meminta data DAK di seluruh mitra termasuk di Dinas Dikbud NTB. Menurut Didi, wacana menggunakan hak interpelasi oleh anggota DPRD yang lain itu harus terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan seluruh mitra.
"Kami tidak bisa memberikan opini. Karena kan harus melalui RDP pendalaman berbagai hal. Tujuan mengelola DAK di pendidikan dan berbagai hal," katanya.
Masalah pengalokasian DAK yang sedang menjadi perbincangan tersebut harus ditelusuri masalah-masalah yang ada di dalam proses alokasinya secara utuh.
"Meski juklak juknis sudah tepat bagi kami tidak cukup sampai situ. Bagaimana proses perencanaan dan pra perencanaan kami harus tahu termasuk tata kelolanya," ujar mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini
Pada RDP yang direncanakan pekan depan, seluruh anggota Komisi V akan mencermati secara menyeluruh apa persoalan yang ada dalam pengalokasian DAK tersebut.
"Kalau sudah lengkap kami akan keluarkan rekomendasi bagaimana ke depan. Jika ada wacana interpelasi kan tidak bisa kami halangi. Kami ingin lebih memilih memaksimalkan apa tugas komisi V. Berikan waktu kami dulu dengan mitra kami mengupas itu," tandas Didi.
Sebelumnya, DPRD bakal mengajukan hak interpelasi kepada Pemprov. Kemudian, Raba ada pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) Pemda NTB.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Hamdan Kasim mengatakan wacana menggunakan hak interpelasi itu buntut temuan pembangunan 6 sekolah di NTB bermasalah. Di antaranya di Lombok Tengah dan Kota Mataram
"Saya cek satu sekolah di Kecamatan Jonggat Lombok Tengah itu konstruksinya bermasalah. Dari pagu anggaran Rp 1,4 miliar itu tanpa keramik, tangga tanpa instalasi listrik. Perencanaan macam apa ini?" kata Hamdan, ditemui di kantornya, Kamis (2/1/2025).
(hsa/hsa)
