.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menunggu skema alokasi anggaran program 'quick win' pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Salah satu program 'quick win' pemerintahan baru itu adalah program makan siang bergizi gratis yang membutuhkan pembiayaan mencapai Rp 71 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi masih menunggu petunjuk terkait pelaksanaan program kerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo. Termasuk memastikan apakah pembiayaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau cost sharing dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Maka kami pastikan, apakah semua nominal itu murni di dalam APBN, ataukah di dalamnya ada bagian cost sharing. Kami masih menunggu," kata Gita di Mataram, Rabu (16/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gita menjelaskan Pemprov NTB telah mengonsolidasi semua organisasi perangkat daerah (OPD) di NTB terkait pelaksanaan program prioritas strategis dari presiden terpilih. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota di NTB juga sudah diminta untuk merancang skenario pelaksanaan program-program quick win pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Nanti kami lihat bunyi di dalam pedoman umum penyusunan APBD 2025. Nanti di sana dasar kami untuk action," imbuh mantan Penjabat (Pj) Gubernur NTB tersebut.
Diketahui, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 untuk pemerintahan Prabowo-Gibran senilai Rp 3.621,31 triliun. Rinciannya, alokasi program makan siang bergizi gratis senilai Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah tipe D menjadi tipe C senilai Rp 1,8 triliun.
Kemudian, ada pula alokasi anggaran untuk merenovasi 22 ribu sekolah senilai Rp 20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi Rp 4 triliun. Sementara itu, program lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru 150 ribu hektare dianggarkan senilai Rp 15 triliun.
Gita tak menjawab tegas ketika disinggung kesiapan Pemprov NTB jika pemerintahan Prabowo-Gibran menerapkan skema cost sharing dalam pelaksanaan program-program prioritas tersebut. Ia menilai pemerintah pusat telah memperhatikan jalan yang terbaik.
"Kami mempedomani pedoman umum penyusunan APBD yang tentu di dalamnya sudah memperhatikan potensi dan kemampuan keuangan semua daerah. Nanti kan ada perencanaanya, lalu ada implementasi, kemudian ada evaluasinya, jadi semua tentu bergerak dari optimistik dulu," pungkasnya.
(iws/hsa)
