.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara NTB (NTB), takkan menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) seusai cuti libur Lebaran 2024. Semua aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Bima wajib masuk kantor besok, Selasa (16/4/2024).
"Masuk semua besok," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Mohammad Rum kepada detikBali, Senin (15/4/2024).
Rum mengungkapkan tidak ada tambahan libur setelah cuti lebaran ataupun ada ASN yang bekerja dari rumah. Pasalnya Pemkot Bima tidak menerapkan sistem WFH sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"ASN yang tak masuk kantor besok, ada yang sanksi yang diberikan. Tentunya sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku," ungkap Rum.
Rum menambahkan pertimbangan tidak menerapkan WFH pada 16-17 April 2024 lantaran ASN Pemkot Bima banyak yang tinggal di Kota Bima. Kalaupun ada yang mudik, hanya ke wilayah Kabupaten Bima yang jaraknya dekat dengan Kota Bima.
"Lagi pula cuti libur Lebaran tahun ini juga cukup panjang diberikan," ujar Rum.
Dikutip dari detikFinance, Sabtu (13/04/2024), Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 yang mengizinkan ASN WFH pada Selasa dan Rabu. Tujuannya, untuk mencegah kemacetan saat arus balik Lebaran 2024.
Aturan yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, Work from office (WFO) tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen.
Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur oleh instansi pemerintah masing-masing.
Instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat dan tetap WFO 100 persen, antara lain bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, hingga utilitas dasar.
(nor/iws)
