.webp)
Puluhan tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Bima, NTB, tak kunjung diangkat meski sudah lolos seleksi PPPK 2023. DPRD dan Pemkab Bima buka suara soal masalah itu.
"Soal ini akan kami sikapi. Kami akan layangkan surat panggilan kepada jajaran BKD dan Diklat untuk konfirmasi dan membahasnya," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M Aminurlah, kepada detikBali, Minggu (24/3/2024).
Menurut dia, persoalan tersebut harus segera disikapi dan ditindaklanjuti. Pasalnya persoalan itu menyangkut nasib dan masa depan para nakes, khususnya para bidan pendidik. Mengingat mereka sudah dinyatakan lolos seleksi PPPK 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan masalah sepele. Ini menyangkut nasib dan masa depan. Mereka sudah lolos seleksi tapi kenapa belum diangkat juga," katanya.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Bima, Suryadin, masalah tersebut bukan hanya terjadi di Bima, namun terjadi dalam skala nasional.
"Soal ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Bima saja. Tapi pada pelaksanaan seleksi PPPK tenaga kesehatan formasi tahun 2023 ini dialami secara nasional," bebernya.
"Saat ini masih menunggu hasil kebijakan dan ketentuan lebih lanjut dari Kemenkes selaku instansi pembina apakah Bidan Pendidik bisa mengisi formasi untuk ahli pertama bidan atau tidak," imbuh Suryadin.
Diberitakan sebelumnya nasib 54 tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Bima dan Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 tidak jelas. Pasalnya, hingga kini belum ada surat keputusan pengangkatan dan keluar nomor induk pegawai (NIP).
"Nasib 54 nakes yang terdiri dari 32 orang di Kabupaten Dompu dan 22 orang di Kabupaten Bima belum jelas setelah lolos seleksi PPPK 2023. Sampai sekarang belum keluar SK dan NIP," kata seorang nakes dari Kabupaten Bima, Khairunissa (32), kepada detikBali, Jumat (22/3/2024).
(dpw/iws)
