.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi bakal menjalani evaluasi kinerja untuk triwulan II pada Rabu (20/3/2024) di Jakarta. Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Lalu Hamdi membenarkan rencana evaluasi tersebut.
"Benar kami sudah siapkan bahan-bahan evaluasinya," kata Hamdi saat dikonfirmasi detikBali, Selasa (19/3/2024).
Setiap perkembangan dari berbagai bahan evaluasi kinerja, akan dilaporkan ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri. Pihaknya pun sudah meminta asistensi secara resmi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Asistensi terhadap substansi atau materi evaluasi kinerja Pj kepala daerah sangat penting. Sebab berkaca dari kegiatan serupa yang telah digelar Desember 2023, sebagai pemimpin harus bisa membaca arah situasi daerah dalam berbagai sektor.
"Ya bagaimana kondisi yang dihadapi oleh daerah sekarang, bagaimana solusi atau langkah berikutnya ketika dihadapkan pada suatu situasi yang tak terduga, ya sebagai kepala daerah harus pintar merancang strategi," jelas mantan kepala Dinas Keluatan dan Perikanan NTB ini.
Selama evaluasi kinerja, Lalu Gita akan menjawab berbagai pertanyaan dari sejumlah evaluator Kemendagri, yang mencakup di dalam 106 indikator. Meliputi inflasi, penurunan angka stunting, program unggulan, pelayanan perizinan, kesehatan, prestasi, BUMD, keuangan, penanganan kemiskinan, kesehatan, hingga menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Ini yang akan dipresentasikan langsung oleh Bapak Pj Gubernur, dan beliau juga akan menerima pertanyaan dari 106 indikator tadi dari pihak kementerian," terang Hamdi.
Hamdi memprediksi evaluasi kinerja yang berlangsung nanti akan terdapat sejumlah perbedaan. Terutama kaitannya dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar 14 Februari lalu.
"Misalnya tentang netralitas ASN, kemudian kondusivitas pascapemilu, bagaimana membangun komunikasi dan koordinasi antar Forkopimda untuk pelaksanaannya, saya rasa ini hal-hal seperti ini akan muncul. Melihat bagaimana komitmen pj gubernur agar penyelenggaraannya sukses," terang Hamdi.
Di samping itu, belajar dari pengalaman di evaluasi kinerja sebelumnya, Pemprov NTB disarankan untuk lebih banyak menampilkan data capaian penanganan program prioritas nasional yaitu kemiskinan ekstrem, stunting, hingga inflasi.
"Misalnya untuk stunting, berapa jumlah bayi di daerah, berapa yang stunting, yang sudah ditangani, di lokus mana saja, pengukuran penanganannya seperti apa, datanya harus jelas dijabarkan," terangnya.
Disinggung perihal apakah ada pertanyaan lain di luar ketentuan, Hamdi menjawab apapun hal yang berkaitan di luar poin penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya, diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan Kemendagri.
Baca juga: Istri Pj Gubernur Keok di Pileg DPRD NTB |
"Kalau yang itu menjadi ranah kementerian, sekarang kami hanya menyiapkan bahan evaluasi seperti yang termuat di matrix penilaian yang sudah kami terima sebelumnya," tandas Hamdi.
Sebelumnya, sejak resmi menjabat Pj Gubernur NTB pada 19 September 2023, Lalu Gita telah melewati sekali evaluasi resmi pada 20 Desember 2023. Tak lama seusai dievaluasi, saat itu Lalu Gita langsung mengganti posisi Pj Sekda NTB yang sebelumnya dijabat Fathurrahman ke Ibnu Salim.
(nor/hsa)
