.webp)
"Jumlah TPS yang memiliki riwayat terjadinya kekerasan ada 306 TPS. Terbanyak di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan 80 TPS," ujar Nonato.
Kemudian, selain kekerasan, tercatat ada 247 TPS yang rawan terjadinya intimidasi kepada penyelenggara pemilu. Berdasarkan riwayat kejadian, kasus terbanyak juga ada di Sumba Barat Daya.
"Terbanyak di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan total 71 TPS," lanjut Nonato.
Berikutnya, ratusan TPS lain rawan terjadi politik uang. Berdasarkan riwayat, ada 183 TPS yang di sekitar lokasi terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye serta masa tenang.
"Yang terbanyak di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan total 46 TPS," terangnya.
Selanjutnya, berdasarkan data Bawaslu, ada 63 TPS yang para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di dalamnya pernah terlibat dalam kampanye peserta pemilu. Jumlah terbanyak ada di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan total 34 TPS.
Selain itu, untuk TPS yang rawan praktik menghina atau menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan antargolongan ada 85 TPS.
"Terbanyak di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan total 43 TPS," tandas Nonato.
(hsa/iws)
