.webp)
Puluhan mahasiswa menggeruduk kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (12/2/2024) siang. Mereka juga melempar sayur busuk dan membawa sejumlah spanduk bertulis kritikan terhadap OJK NTB.
Para mahasiswa menuding OJK NTB tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Aksi demonstrasi tersebut sempat diwarnai kericuhan saat aparat melarang mahasiswa masuk ke kantor OJK NTB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Massa aksi mempertanyakan pembagian kupon sembako oleh salah satu calon anggota legislatif (caleg) yang mencantumkan nama OJK NTB saat kampanye Pemilu 2024. Mereka berasal dari tiga organisasi, yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB, DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTB, dan Himpunan Mahasiswa (HIMMAH) Nahdlatul Wathan.
Ketua KAMMI NTB Muhammad Amri Akbar menduga seorang caleg DPR RI berkampanye dengan membagikan kupon bantuan sosial (bansos) berlogo OJK. Amri menuding dana bansos tersebut berasal dari Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB.
"OJK berubah menjadi otoritas politik. Bagi kupon bagi sembako diminta untuk pilih caleg. Hari ini hari tenang (pemilu), tapi kami tidak bisa tenang gara-gara ulah OJK. Kami tidak pernah setuju jika kekuasaan disalahgunakan," kata Amri dalam orasinya.
Menurut Amri, dana FKIJK seharusnya digunakan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB. Ia pun menyoroti NTB menjadi salah satu provinsi dengan kredit macet pinjaman online tertinggi di Indonesia.
 Puluhan mahasiswa melempar sayur busuk ke kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (12/2/2024). Foto: Ahmad Viqi/detikBali |
"Patut diduga uang-uang yang kita tabung di bank, koperasi, digunakan untuk membiayai kampanye oknum caleg tersebut," ujar dia.
Ketua Pengurus Wilayah HIMMAH NW NTB Lukman juga mengkritik OJK NTB. Ia menuding OJK telah membocorkan data perbankan kepada pihak yang tidak berwenang.
"OJK sekarang berubah jadi Otoritas Jasa Kampanye. Ini sangat buruk dan mencederai kepercayaan publik," kata Lukman.
Lukman lantas meminta OJK pusat untuk mencopot Kepala OJK NTB dan melakukan audit lebih lanjut terkait kinerja OJK NTB. "Kami minta OJK Pusat mengaudit OJK NTB terkait penyimpangan dan dugaan pelanggaran netralitas ini," imbuhnya.
Kepala OJK NTB Rico Rinaldy membantah tuduhan para mahasiswa tersebut. Dia menyatakan OJK NTB tidak pernah membocorkan data perbankan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam mengakses data.
"Pimpinan dan segenap pegawai Kantor OJK Provinsi NTB selalu patuh terhadap kode etik lembaga, serta memastikan tidak ada kebocoran data hasil pemeriksaan industri keuangan dari internal OJK," kata Rico.
Riko menuturkan pemberian dokumen hasil pemeriksaan hanya diberikan kepada pengurus industri keuangan dan pihak terkait untuk keperluan pembinaan dan evaluasi kinerja industri keuangan. Dia juga membantah keterlibatan OJK NTB dalam pembagian sembako bersama caleg DPR RI dari salah satu partai peserta pemilu.
"Hal yang sama berlaku untuk Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antarindustri jasa keuangan, yang tidak memiliki afiliasi politik sama sekali," pungkasnya.
(iws/hsa)
