.webp)
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) telah memetakan sebanyak 95 tempat pemungutan suara (TPS) berstatus sangat rawan di NTB pada Pemilu 2024 mendatang. TPS tersebut tersebar di tiga kabupaten di Sumbawa, Dompu, dan Kabupaten Bima.
"Seusai hasil mapping dari Intel Polda ada 95 TPS masuk kategori sangat rawan. Logikanya sangat rawan itu jauh dan tidak terjangkau dengan kendaraan umum, kedua punya sejarah pernah terjadi konflik di sana pada Pilpres tahun 2019 lalu," ujar Karo Ops Polda NTB Kombes Abu Bakar Tertusi saat ditemui di Mapolda NTB, Rabu (7/2/2024).
Selain dua kategori di atas, 95 TPS masuk kategori sangat rawan itu juga berjauhan dengan TPS lain yang ada di masing-masing kabupaten setempat. "Jadi tiga kategori itu sudah kami mapping. Dan kami sepakat itu masuk kategori sangat rawan," jelas Abu Bakar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Abu Bakar, belum ada TPS masuk kategori sangat rawan di Pulau Lombok. Namun, terdapat TPA masuk kategori rawan di beberapa desa di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
"Ya tidak semua desa di Kecamatan Pujut itu masuk kategori rawan. Ada desa tertentu di sana menjadi atensi oleh Kapolres Lombok Tengah," tegas Abu Bakar.
Terjunkan 7.385 Personel
Abu Bakar mengatakan Polda NTB menerjunkan sebanyak 7.385 personel khusus Pemilu 2024. Selain itu pihaknya juga menerjunkan anggota dari Mako Brimob Polda dan Mako Polres jajaran.
"Untuk personel yang bertugas di Pulau Sumbawa akan diberangkatkan H-2 Pemilu. Baik dari tim Samapta dan Brimob Polda. Untuk pasukan BKO (bawah kendali operasi) di lima Polres di Lombok akan diberangkatkan H-1," jelas Abu Bakar.
Abu Bakar menegaskan untuk pengamanan 95 TPS yang masuk kategori sangat rawan akan di back-up juga oleh personel BKO dari Brimob Polda NTB dan Dalmas.
"Jumlah personel dari BKO sebanyak 1.780 personel melakukan pos pengamanan di masing-masing TPS. Selain itu ada 322 personel Ditsamapta yang ditempatkan di masing-masing Polres jajaran. Kami minta juga polres setempat silakan dipertebal pengamanan sesuai dengan petunjuk Mabes Polri," pungkas Abu Bakar.
(nor/hsa)
