Kala Tom Lembong Tolak IKN dan Pamer Program AMIN soal Pembangunan 40 Kota

Round Up

Kala Tom Lembong Tolak IKN dan Pamer Program AMIN soal Pembangunan 40 Kota

Tim detikBali - detikBali
Jumat, 02 Feb 2024 08:54 WIB
Kepala BKPM Thomas Lembong
Co-Captain Timnas AMIN, Tom Lembong. (Dok. Rina Atriana/detikcom)
Kupang -

Co-Captain Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, menegaskan alasannya menolak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia justru bangga dengan program yang ditawarkan paket AMIN terkait pembangunan 40 kota jika menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu diungkapkan Tom Lembong saat berkampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (31/1/2024). Ia mengungkapkan Kota Kupang akan menjadi salah satu dari 40 kota agromaritim yang akan dibangun paket AMIN. Menurutnya, kota agromaritim adalah kota yang menjadi pusat pelayanan pertanian dan perikanan.

"Saya bisa menjamin semua proses (pembangunan 40 kota agromaritim) akan dilakukan konsultasi publik dan masyarakat sipil serta pakar untuk menghindari konflik," kata Tom Lembong.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tom Lembong lantas membeberkan alasannya menolak IKN Nusantara. Menurutnya, ada keperluan masyarakat yang lebih mendasar ketimbang menggelontorkan dana ratusan triliun rupiah untuk pembangunan ibu kota negara baru.

Pria yang pernah dipercaya sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengeklaim lebih banyak masyarakat yang berharap pemerintah menyelesaikan tingginya harga pangan. Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan lapangan pekerjaan, biaya pendidikan yang tinggi, hingga akses kesehatan.

"Itu semua jauh lebih mendesak dari pada membangun sebuah ibu kota baru," jelas Tom Lembong.

Tom Lembong juga menuding Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan tanpa melibatkan partisipasi publik. Pembangunan IKN, dia melanjutkan, hanya untuk kepentingan beberapa ribu orang. Menurutnya, kebanyakan dari mereka merupakan pejabat yang akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Misi kami (AMIN) terkait IKN itu sederhana, yaitu bahwa kita punya keperluan yang jauh lebih mendesak," imbuhnya.

Ia lantas menyoroti dana mencapai Rp 500 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan IKN. Menurutnya, uang sebanyak itu lebih bermanfaat jika digunakan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Begitu banyak hal lain yang bisa dihasilkan dari uang sebesar itu," pungkasnya.

Program AMIN soal Pembangunan 40 Kota

Berdasarkan catatan pemberitaan detikNews, Anggota Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky sempat mengungkapkan alasan capres-cawapres Koalisi Perubahan untuk fokus pada program pembangunan 40 kota. Ia mengeklaim program itu bertujuan untuk pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Hal itu diungkapkan Awalil dalam Diskusi Publik tentang Pembangunan Kota-Kota di Indonesia agar Setara dengan Jakarta di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, pada 12 Januari lalu. Acara tersebut juga dihadiri oleh Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Ahmad Nur Hidayat.

"Kami terus berdiskusi dengan para pakar dan ahli, baik dari internal Timnas AMIN maupun eksternal, khususnya terkait pembangunan 40 kota yang sudah ada di berbagai wilayah Indonesia untuk akselerasi pemerataan ekonomi," ungkap Awalil dalam acara diskusi.

Sementara itu, Ahmad Nur mengatakan pembangunan 40 kota tersebut bukan hanya pembangunan fisik, melainkan juga kehidupan masyarakat di dalamnya. Menurutnya, masyarakat dapat memperbarui dan menonjolkan ciri khas yang menarik di kotanya masing-masing.

Ahmad menilai pembangunan IKN sudah menunjukkan tanda-tanda tidak berkelanjutan. "Kami melihat dari IKN ini sudah ada tanda-tanda yang tidak sustainable, oleh karena itu solusi yang terbaik adalah kita mewacanakan upgrading 40 kota," imbuhnya.




(iws/gsp)

Hide Ads