.webp)
Ketua Umum Golkar angkat bicara perihal kontroversi penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah menjelang Pemilu 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menegaskan tak ada yang salah dari pembagian bansos.
Airlangga menepis tudingan jika penyaluran bansos oleh pemerintah menjelang Pemilu 2024 merupakan praktik politik uang. "Kenapa baru ngomong sekarang (politik uang)? Kenapa nggak 10 tahun yang lalu? 15 tahun yang lalu?" ungkapnya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (14/1/2024).
Airlangga mengeklaim pendistribusian bansos kepada masyarakat memberi banyak manfaat. Bansos disalurkan sejak pandemi COVID-19 dan akan berlanjut setelah Pilpres 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md memprotes sederet program bansos yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang pemilu. TPN menilai program bansos itu adalah langkah politis untuk menguntungkan kandidat lainnya.
"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023), seperti dikutip dari detikNews.
(gsp/dpw)
