Indonesia dan OKI Dorong Resolusi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Indonesia dan OKI Dorong Resolusi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Ahmad Viqi - detikBali
Jumat, 22 Des 2023 21:41 WIB
Juru bicara Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, (Brigitta Belia-detikcom)
Juru bicara Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal. (Brigitta Belia-detikcom)
Mataram -

Pemerintah Indonesia bersama 57 negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terus berupaya meyakinkan Amerika Serikat (AS) untuk menekan resolusi gencatan senjata permanen antara Israel dan Hamas. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Muhammad Lalu Iqbal.

"Upaya itu masih terus dilakukan oleh kemlu negara-negara OKI untuk terus meyakinkan terutama AS. Agar supaya tidak memveto draf rancangan resolusi yang dalam beberapa saat ini mungkin dibahas," kata Lalu Iqbal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat malam (22/12/2023).

Menurut Lalu Iqbal, Indonesia juga mendorong PBB untuk menekan AS agar meningkatkan bantuan kemanusiaan di Gaza. "Tapi ini masih dalam tahap negosiasi sekarang antara negara OKI dan Uni Eropa yang pro Palestina," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu Iqbal menuturkan pembahasan resolusi tersebut seharusnya dilakukan pada Rabu lalu (20/12/2023). Namun, pembahasan itu ditunda setelah Presiden Joko Widodo kembali ke Tanah Air dari Arab Saudi.

"Dua hari lalu akan dibahas tapi ditunda. Kita akan memastikan tidak ada veto. Intinya sekarang semua negara-negara (pro Palestina) bekerja bersama terutama untuk meyakinkan AS untuk tidak memveto rancangan resolusi (gencatan senjata) itu," ujarnya.

Saat ini, Lalu Iqbal melanjutkan, posisi Amerika Serikat dalam kecaman negara pro Palestina. Bahkan, menurutnya hampir semua negara-negara Uni Eropa menyepakati isi resolusi tersebut.

"Benar, hampir semua negara Eropa setuju untuk dilakukan gencatan senjata permanen di Gaza," katanya.

Lalu Iqbal menjelaskan posisi AS dalam mewujudkan resolusi gencatan senjata di Gaza sangat tidak mudah. Sebab, banyak faksi di internal Negeri Paman Sam itu yang menolak resolusi tersebut. "Sehingga negosiasi di internal AS juga butuh waktu. Jadi kami bisa memahami alasan mundurnya pembahasan resolusi itu," imbuhnya.




(iws/dpw)

Hide Ads