.webp)
Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan (PDIP) Ruslan Turmuzi mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi agar jangan ada sikap euforia berlebihan terhadap amanah yang kini tengah dipercayakan di pundaknya. Ruslan menegaskan, ada beberapa tugas yang menjadi skala prioritas yang harus dikerjakan saat ini.
Skala prioritas itu menjadi penting dituntaskan, mengingat hal tersebut menjadi perintah yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Salah satu skala prioritas yang harus dituntaskan itu adalah menetapkan Penjabat Sekretaris Daerah yang kini sedang lowong.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ruslan menjelaskan, saat ini, Pj Gubernur Lalu Gita Ariadi memang telah menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Muhammad Nasir sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB.
Namun, jabatan Plh Sekda tersebut hanya maksimal untuk waktu sepekan. Sesuai Permendagri Nomor 91/2019, Pj Gubernur harus mengajukan usulan Penjabat Sekda ke Menteri Dalam Negeri dalam rentang waktu lima hari setelah terjadi kekosongan.
Sehingga dalam rentang waktu maksimal empat hari setelah usulan diterima, Mendagri dapat menetapkan Penjabat Sekda dan dilantik untuk masa jabatan tiga bulan ke depan.
"Menetapkan Penjabat Sekda ini tidak bisa asal-asalan. Ada aturannya. Kami ingatkan juga jangan sampai Pj Gubernur mengabaikan aturan tersebut," kata Ruslan, Minggu (24/9/2023).
Aturan yang dimaksud Ruslan terkait dengan syarat kepangkatan yang minimal IV/C. Juga memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik, dan prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun berturut-turut tanpa pernah menerima sanksi disiplin sedang atau berat.
Termasuk juga minimal masih memiliki masa dinas paling sedikit satu tahun sebelum purna tugas.
"Kami minta tuntaskan dulu pengangkatan Penjabat Sekda ini. Setelah itu baru kita bicara panjang lebar tentang Normalisasi Tatakelola Birokrasi dan bagaimana NTB Maju dan Melaju," kata Ruslan menyingggung tagline yang diusung Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.
Pentingnya Pj Gubernur bekerja dengan skala prioritas, kata Ruslan, sangatlah mendesak untuk saat ini, sebab hal tersebut akan berdampak pada efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan jalannya roda pemerintahan.
Ditegaskannya, bekerja dengan skala prioritas memungkinkan Penjabat Gubernur mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan lebih efisien. Ini berarti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur, dapat digunakan untuk proyek dan program yang memiliki dampak yang lebih besar.
Tentu saja, kata Ruslan, prioritas tersebut haruslah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
"Dalam pemerintahan lima tahun terakhir, kita memiliki banyak pengalaman yang harus menjadi pelajaran berharga. Kita memiliki keterbatasan fiskal. Pemerintah Provinsi melakukan pinjaman ratusan miliar. Bahkan sejumlah proyek belum bisa dibayarkan di tahun berjalan meski sudah tuntas dan rampung dan menjadi utang ke kontraktor," kata Ruslan.
Bahkan, di tahun terakhir pemerintahan sebelumnya, NTB mencatatkan sejarah yang tidak membanggakan, dimana tidak ada APBD Perubahan, hal yang tidak pernah terjadi di periode pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Semua hal tersebut, kata Ruslan, menandakan pentingnya NTB dikelola dengan skala prioritas. Dengan skala prioritas itu, NTB dapat mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang paling mendesak dan signifikan terlebih dahulu.
Sehingga setelahnya Pemprov NTB dapat menyiapkan program yang bisa mencegah munculnya krisis yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban di masa datang.
"Jangan lupa, bekerja dengan skala prioritas itu dapat merangsang perubahan positif dalam birokrasi. Proses pengambilan keputusan juga jadi lebih terfokus dan terorganisir secara efisien. Jadinya bisa mengurangi birokrasi yang tidak perlu," imbuh Ruslan.
Terpisah, Lalu Gita Ariadi yang dikonfirmasi perihal sentilan dari PDIP tersebut belum memberikan komentar apapun. Seusai dilantik menjadi Pj Gubernur NTB pada Selasa (19/9/2023) silam, Lalu Gita Ariadi memang sempat bikin heboh.
Pasalnya, seusai momen pelantikan tersebut, Lalu Gita mengaku bakal melakukan mutasi besar-besaran pejabat lingkup Pemprov NTB. Tak hanya itu, Lalu Gita juga meminta kepala dinas yang merasa tak nyaman dengan dirinya untuk mengundurkan diri.
(dpw/nor)
