.webp)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan event balap internasional World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika tidak akan dihapus. Wacana penghapusan WSBK di Sirkuit Mandalika sempat mengemuka setelah induk BUMN Pariwisata InJourney menyebut ajang WSBK membuat pengelola Sirkuit Mandalika merugi.
"Yang bilang dihapus siapa? Salah itu," kata Erick seusai meresmikan Pullman Hotel dan Mandalika Lane di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Minggu (9/7/2023).
Menurut Erick, berbagai kegiatan harus tetap digelar di Sirkuit Mandalika. Mulai dari ajang MotoGP, WSBK, hingga event Shell Eco-marathon yang berlangsung di Mandalika akhir pekan ini. Bahkan, kata Erick, berbagai event itu perlu digelar secara reguler. "Kalau bisa setiap bulan ada event," kata Erick.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Event WSBK di Mandalika sudah berlangsung selama tiga tahun. Saat ini, Erick melanjutkan, Kementerian BUMN sedang melakukan negosiasi terkait royalti yang harus dibayarkan kepada Dorna Sport selaku penyelenggara.
"Kami masih negosiasi harganya supaya event itu harus cocok harganya. Tidak mungkin kami membuat event rugi terus," kata pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.
Tak hanya itu, Erick mengaku sedang mengupayakan event lainnya di Sirkuit Mandalika. "Kami juga akan adakan Asian Road Race di Mandalika. Intinya (event di) KEK Mandalika itu kami biarkan berkelanjutan," tandasnya.
Sebelumnya, Holding BUMN industri aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney, berencana menghapus ajang balap motor WSBK dari Sirkuit Mandalika. Pasalnya, WSBK dinilai tak menarik bagi sponsor, bahkan menimbulkan kerugian besar.
Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan ajang tersebut menimbulkan kerugian mencapai Rp 100 miliar. Menurutnya, angka tersebut memberikan sumbangsih terbesar dari kerugian yang dibukukan Sirkuit Mandalika.
"Itu sebetulnya event tidak menarik, crowd, dan tidak menarik juga secara sponsorship. Ini berdampak Rp 100 miliar daripada kerugian kita," kata Dony dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023) seperti dikutip dari detikFinance.
(iws/gsp)
