.webp)
Holding BUMN Pariwisata InJourney ketar-ketir terjerat utang dari pembangunan Sirkuit Mandalika. Melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, InJourney mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membayar utangnya dengan total Rp 4,6 triliun.
Utang itu terbagi dalam dua termin pembayaran, short term sebesar Rp 1,2 triliun dan long term Rp 3,4 triliun. "Terus terang, saya tidak bisa menyelesaikan (utang) short term," tutur Direktur Utama InJourney Dony Oskaria, dilansir detikOto, Kamis (15/6/2023).
Utang short term itu berasal dari pembangunan grand stand, kebutuhan village dan modal kerja saat penyelenggaraan acara. Adapun, suntikan modal yang diajukan untuk membayar utang short term ini sebesar Rp 1,05 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, untuk membayar utang long term, Dony mengungkap akan diselesaikan lewat sejumlah program yang disiapkannya. Namun, ia tak merinci program penghapusan utang yang dimaksudkan.
WSBK Bikin Buntung
Selain pembangunan Sirkuit Mandalika, lebih lanjut Dony menyebut penyelenggaraan acara di dalamnya juga membuat perusahaan buntung. Salah satunya, World Superbike (WSBK). Oleh karenanya, ia mengusulkan penghapusan WSBK dari calendar event Sirkuit Mandalika.
Tercatat, Sirkuit Mandalika menggelar dua kali WSBK. Tetapi, acara berskala internasional itu rupanya tidak menarik untuk menggaet sponsorship. Beda ceritanya dengan MotoGP, di mana sponsorshipnya mampu menutup biaya operasionalnya.
"Kerugian terbesar itu dari WSBK. Bukan dari MotoGP. MotoGP ini dapat menutup biaya operasionalnya. Tapi, yang WSBK ini menunjukkan kerugian," terang Dony, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR.
"Sehingga, apa yang kami lakukan? Melakukan negosiasi untuk menghilangkan WSBK. Jika WSBK turun, tidak memunculkan biaya penyelenggaraan WSBK. Eventnya juga tidak menarik secara sponsorship," lanjutnya.
Namun, Anggota Tim Money Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Taufan Rahmadi menilai WSBK sebagai pembuktian bahwa sebuah event digelar di destinasi wisata, ternyata mampu membuahkan perubahan di daerah tersebut.
"Sekali lagi ini membuktikan, menyelenggarakan event di sebuah destinasi wisata mempunyai kekuatan untuk menggerakkan ekonomi dan ekosistem industri pariwisata yang ada di daerah itu," kata Taufan.
Penugasan Pemerintah
Dony membeberkan peninggalan utang dari pembangunan Sirkuit Mandalika tidak terlepas dari salah satu bentuk penugasan pemerintah yang belum terselesaikan. Antara lain, yakni pembangunan grand stand dan operasional penyelenggaraan event MotoGP 2022.
"Atas dasar itu, kami mengajukan PMN untuk penyelesaian Sirkuit Mandalika. Ini adalah penyelesaian kewajiban yang tertinggal daripada Mandalika Rp 1,05 triliun," imbuh Dony.
Secara bisnis, ia menilai penataan Sirkuit Mandalika terbilang berat untuk dilakukan dengan modal sendiri. Seharusnya dari awal proyek ini mengandalkan suntikan investasi pemerintah.
Adapun, total kebutuhan investasi Sirkuit Mandalika yang pernah diajukan sebelumnya, yaitu Rp 9,25 triliun. Tapi kenyataannya, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) hanya mendapatkan dua kali suntikan modal dari negara.
Pertama, pada 2015 silam sebesar Rp 250 miliar dan pada 2020 lalu sebesar Rp 500 miliar. "Memang, gap-nya sangat jauh. Sisanya Mandalika dilakukan project financing dengan berutang kepada perbankan, sehingga jadi beban berkelanjutan bagi ITDC," jelasnya.
"Di samping itu, ITDC juga terbebani dengan penyelenggaraan MotoGP 2022. Beban yang sampai saat ini menjadi tanggungan ITDC, ruginya sampai Rp 200 miliar," lanjut Dony.
MGPA Utang ke RSUD
Selain utang pembangunan Sirkuit Mandalika dan gelaran WSBK yang membuat rugi, penyelengara MotoGP 2022, yakni Mandalika Grand Prix Association (MGPA) tercatat berutang Rp 7,8 miliar pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nusa Tenggara Barat (NTB).
Utang itu tercatat di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Operasional Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2022.
Direktur Utama RSUD NTB Lalu Herman Mahaputra membenarkan hal tersebut. Ia pun telah menyampaikan utang itu kepada Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah.
Herman juga mengaku sudah beberapa kali menagih utang pekerjaan pelayanan kesehatan saat MotoGP 2022 digelar tersebut. Namun, jajaran direksi MGPA belum bisa memastikan pembayaran utang itu.
Direktur Utama MGPA Priandhi Satria memastikan akan membayar utang tersebut. Menurut dia, kerja sama antara MGPA dengan RSUD NTB itu sifatnya berkelanjutan.
"Terkait masalah ini (utang), MGPA akan menyelesaikan sebagaimana mestinya," jelasnya, seraya mengapresiasi RSUD NTB yang memberikan pelayanan kesehatan dalam pagelaran acara di Sirkuit Mandalika.
(BIR/gsp)
