.webp)
Suhardi meminta para ASN memahami tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik. Ia menegaskan ASN tidak boleh berafiliasi dengan tokoh maupun partai politik tertentu.
"ASN itu aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil parpol. Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin) Bawaslu NTB Suhardi kepada detikBali, Rabu (10/5/2023).
Suhardi menjelaskan informasi terkait video pernyataan Ahsanul akan dibahas dalam rapat pleno. Jika hasil pleno memutuskan menjadi informasi awal, maka Bawaslu akan melakukan investigasi hingga meminta klarifikasi terkiat video tersebut.
Setelah itu, Bawaslu kembali akan menggelar pleno untuk melihat statusnya apakah dapat menjadi temuan atau tidak. "Temuan itu ada empat cabangnya yakni dugaan pelanggaran administratif, pidana, pelanggatan etik, hingga pelanggaran UU lainnya," terang Suhardi.
Jika yang dilanggar bernuansa pidana, maka Bawaslu akan melimpahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang meliputi tiga instrumen kelembagaan, yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.
"Karena ini (Ahasanul Khalik) ASN, kalau dia berdimensi peraturan UU lainnya, kami nanti akan rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ini bisa masuk soal netralitas," bebernya.
Video Ahsanul Khalik Jadi Polemik
Berdasarkan video yang beredar, Ahsanul Khalik meminta orang Sasak untuk dapat tampil sebagai pemimpin di Bumi Gora. Menurutnya, jika belum ada putra Sasak yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin, maka jabatan tersebut sebaiknya diberikan kepada Gubernur NTB saat ini, yakni Zulkieflimansyah.
"Saya berharap muncul orang-orang Sasak yang hebat untuk memimpin NTB ini. Tetapi dia harus paham betul tentang ke-Sasak-annya dan tentang ke-NTB-annya. Tetapi kalau belum ada, ya biarkan Bang Zul dulu nanti kan periode kedua," ucap Ahsanul.
Baca juga: Petahana-Anggota DPRD NTB Daftar Calon DPD |
Potongan video itu diketahui merupakan sambutan Ahsanul saat mewakili Gubernur NTB dalam acara halal bihalal Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) di perantauan yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, akhir pekan lalu. Pernyataan Ahsanul itu tak ayal menimbulkan reaksi dan kegaduhan di NTB.
Klarifikasi Ahsanul Khalik
Terpisah, Ahsanul Khalik mengklarifikasi ucapannya tersebut. Ia mengatakan pidatonya sama sekali tidak ada kaitan dengan politik praktis maupun menyinggung SARA.
Ia menjelaskan sambutannya pada acara itu sangat panjang, dan potongan pidato yang beredar hanya secuil dari pidatonya.
"Sambutan saya pada acara itu panjang dan itu ada awalnya situasi kebatinan. Kalau yang ada di lokasi akan paham, ada prolog dari orang tua kita Miq Tjuk Sudarmadji," ulasnya.
(iws/gsp)
