Bawaslu Bisa Panggil Kadinsos NTB Buntut Dugaan Ucapan SARA-Politik Praktis

Mataram

Bawaslu Bisa Panggil Kadinsos NTB Buntut Dugaan Ucapan SARA-Politik Praktis

Helmy Akbar - detikBali
Rabu, 10 Mei 2023 22:23 WIB
Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin) Bawaslu NTB Suhardi saat ditemui pada Rabu (10/5/2023). Foto: Helmy Akbar / detikBali
Foto: Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin) Bawaslu NTB Suhardi saat ditemui pada Rabu (10/5/2023). Foto: Helmy Akbar / detikBali
Mataram -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku telah menerima informasi ihwal pernyataan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) NTB Ahsanul Khalik yang disebut menyinggung Suku Ras, dan Agama (SARA).

Hal itu menyusul beredarnya potongan video pidato sambutan Ahsanul Khalik di berbagai grup WhatsApp.

Potongan video itu diketahui merupakan sambutan Ahsanul saat mewakili Gubernur NTB dalam acara halal bihalal Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) di perantauan yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta akhir pekan kemarin. Pernyataan Ahsanul itu tak ayal menimbulkan reaksi dan kegaduhan di NTB.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terkait video statusnya informasi. Siapapun boleh memberikan informasi kepada Bawaslu. Kami anggap sebagai informasi, informasi itu kemudian nanti akan dilakukan pleno untuk ditetapkan atau tidak statusnya menjadi informasi awal," kata Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin) Bawaslu NTB Suhardi saat ditemui pada Rabu (10/5/2023).

Dijelaskan Suhardi, jika nanti hasil pleno memutuskan menjadi informasi awal, maka atas dasar itu Bawaslu akan melakukan investigasi hingga meminta klarifikasi terkait dengan materi video itu kepada yang bersangkutan.

ADVERTISEMENT

Setelah tahapan investigasi dan klarifikasi ke pihak yang dianggap perlu, Bawaslu kembali akan menggelar pleno untuk melihat statusnya apakah bisa menjadi temuan atau tidak. Adapun persyaratan untuk dinaikkan statusnya menjadi temuan tatkala terpenuhi syarat formil maupun materil.

"Temuan itu ada empat cabangnya yakni dugaan pelanggaran administratif, pidana, pelanggaran etik, hingga pelanggaran UU lainnya," terang Suhardi.

Jika yang dilanggar bernuansa pidana, maka pihaknya akan melimpahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang meliputi tiga instrumen kelembagaan yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.

"Karena ini (Ahsanul Khalik) ASN, kalau dia berdimensi peraturan UU lainnya, kami nanti akan rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ini bisa masuk soal netralitas," bebernya.

Diakui Suhardi, tahapan memproses dugaan pelanggaran tersebut cukup panjang. Tidak bisa hanya atas dasar video tersebut pihaknya mengambil kesimpulan.

Lebih jauh, Suhardi mengingatkan kepada para ASN untuk menjaga netralitas di tahun politik. Mereka harus memahami tupoksinya sebagai pejabat publik yang secara personal boleh berafiliasi dengan tokoh maupun partai politik tertentu.

"ASN itu aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil parpol. Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, TalipoinnyaBawaslu tidak akan tinggal diam," jelasSuhardi.

Klarifikasi Ahsanul Khalik

Terpisah, Ahsanul Khalik mengklarifikasi ucapannya tersebut. Ia mengatakan pidatonya sama sekali tidak ada kaitan dengan politik praktis maupun menyinggung SARA.

Ia menjelaskan sambutannya pada acara itu sangat panjang, dan potongan pidato yang beredar hanya secuil dari pidatonya.

"Sambutan saya pada acara itu panjang dan itu ada awalnya situasi kebatinan. Kalau yang ada di lokasi akan paham, ada prolog dari orang tua kita Miq Tjuk Sudarmadji," ulasnya.

Dia menjelaskan bahwa dalam pidato itu dikupas sebagaimana yang tertuang dalam Al - Qur'an Surat Al-Imran 103.

"Kenapa ayat ini, karena saya menyampaikan bahwa halal bihalal yang dilaksanakan Himalo dalam rangka kita menuju bagaimana persaudaraan Sasak dalam meraih kegemilangan seperti tema Halal Bihalal. Saya sampaikan Sasak ini kita banyak ada yang yan meriku, ada yang mbe me lai, ada juga yang lito late, ini maknanya kemudian sesuai ayat itu Allah berikan kita kenikmatan bagaimana menyatukan hati kita lalu dengan karunia Allah kita dipersaudarakan," jelas Ahsanul Khalik.

Kemudian Ahsanul Khalik menjelaskan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Miq Tjuk Sudarmadji, pada poin menyebutkan 'kita punya tanah tapi tanah kita dikuasai orang lain, tanah kita dimiliki orang lain, tanah kita dipegang orang lain'.

"Saya berikan gambaran dan saya sampaikan bahwa Pak Gubernur sangat terbuka, bahkan dalam beberapa media baru-baru ini Pak Gubernur menyampaikan ada banyak tokoh kita di Lombok yang bagus dan kita dorong maju untuk ikutkontestasi Pemilihan Gubernur dan Pak Gubernur menyebut namaMamiq Gita (Sekda) dan LaluIqbal (Dubes) sebagai orang yang layak maju padaPilgub, pak Gubernur mengatakan saya dukung kalau mereka-mereka ini maju," katanya.

Menurutnya, apa yang disampaikan Gubernur NTB tersebut sangat memberikan ruang bagi siapapun tokoh Sasak untuk maju, baik yang memahami ke-Sasakannya dan ke-NTB-annya.

Sehingga pada pidato yang beredar tersebut bukan berarti ia mengkampanyekan Gubernur NTB, tapi hanya sebagai lanjutan dari pidatonya soal pentingnya orang Sasak untuk maju dalam kontestasi politik.

"Tapi kalau tidak ada yang maju, maka ya kami biarkan Bang Zul maju lagi. Pada pernyataan ini sebagai penegasan bahwa sesungguhnya kami semua berharap akan muncul tokoh-tokoh Sasak yang memiliki kapasitas maju di daerah ini," ujarnya.

"Kami memang suka sekali ada oknum (sebutan kadis sosial oknum di pidato) kalau ada orang Sasak yang hebat mau jadi ini, jadi itu, selalu kemudian muncul ada oknum dari Sasak sendiri yang mengatakan wah dia tidak cocok, ini belum cocok dan sebagainya. Ini yang seharusnya mulai kami hilangkan," imbuhnya.

Pada pidato di acara tersebut, Ahsanul menjelaskan tidak hanya Sasak semata, tetapi ada juga suku Samawa dan Mbojo. "Kenapa tidak pada masa datang kami bisa halal bihalal keluarga besar Diaspora NTB di Jakarta ini," katanya.

Ia menjelaskan yang hadir dalam acara tersebut berjumlah ratusan, sehingga yang hadir pasti memahami suasana kebatinan di sana, yang sesungguhnya pada pidato tersebut sama sekali tidak ada penghinaan Suku Sasak dan politik praktis.

"Sebagai Sasak Lebung, apa saya akan menghina diri saya dengan ke-Sasakan yang saya miliki dan tidak ada juga bagian politik praktis, karena apa yang saya sampaikan adalah dalam batasan standar dan kaidah berbangsa dan bernegara," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam potongan video tersebut, Ahsanul Khalik menilai jika belum ada putra Sasak yang punya kapasitas untuk menjadi gubernur, maka baiknya jabatan yang ada tersebut diberikan kepada gubernur saat ini yakni Zulkieflimansyah.

"Saya berharap muncul orang-orang Sasak yang hebat untuk memimpin NTB ini. Tetapi dia harus paham betul tentang ke-Sasakannya dan tentang ke-NTB-annya. Tetapi kalau belum ada, ya biarkan Bang Zul dulu nanti kan periode kedua," ucap Ahsanul yang kemudian banyak mendapatkan respons publik.




(nor/nor)

Hide Ads