.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengatakan tidak pernah membuka jalur beasiswa pendidikan S1 maupun S2 menuju negara Timur Tengah termasuk Sudan. Hal itu sesuai pernyataan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan NTB Lalu Hamdi, Rabu (3/5/2023).
Menurut Hamdi, Pemprov NTB tidak membuka jalur beasiswa ke Sudan melainkan hanya memberikan biaya akomodasi, yang diterima oleh tujuh mahasiswa yang menjadi korban perang di Sudan.
"Secara khusus tidak ada kuota mahasiswa kuliah ke sana (Sudan). Pemerintah NTB hanya membantu biaya keberangkatan kepada tujuh mahasiswa ke Sudan tahun 2022," kata Hamdi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selebihnya, menggunakan jalur pendidikan dengan skema lain. Diketahui, ada dari 33 mahasiswa korban perang, yang sedang menempuh kuliah di beberapa kampus di Sudan
"Kebanyakan biaya mandiri atau para mahasiswa mencari beasiswa dari sana," katanya.
Menurut Hamdi, jumlah mahasiswa yang ingin menempuh perkuliahan di negara Timur Tengah, mulai dari Arab Saudi, Mesir, Yaman, Sudan, hingga Maroko, peminatnya cukup tinggi.
"Tidak ada skema. Karena kampus biasanya (di Timur Tengah) memberikan beasiswa S1 dan S2 ke para mahasiswa secara mandiri," katanya.
Pemda NTB, lanjut Hamdi hanya membuka beasiswa NTB dengan negara tujuan Malaysia, Polandia, Rusia, Ceko, China, dan Taiwan.
Pada 2022, Pemda NTB telah memberangkatkan 109 mahasiswa S2 dan 20 mahasiswa S1 dengan lima negara tujuan tersebut.
"Untuk tahun ini 2023 kuota S1 30 orang dan S2 rencana 50 orang. Tapi ini masih menunggu keputusan pemerintah. Karena terkait ketersediaan anggaran," katanya.
Dari 50 penerima beasiswa S2 ini direncanakan berangkat ke Malaysia. Semua mahasiswa akan diberangkatkan pada Oktober 2023.
"Rencana ada lima kampus di sana. Ada University Tun Hussein Onn Malaysia, International Islamic University Malaysia, Asia Pacifik University of Malaysia, dan Peninsula College Malaysia. Kami masih berkomunikasi untuk jurusan dan durasi belajarnya," pungkas Hamdi.
(efr/nor)
