.webp)
Jalan Labuan Bajo-Golo Mori di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 13 Maret lalu. Namun, para pekerja yang menyediakan material proyek itu hingga kini belum dibayar lunas.
Proyek jalan sepanjang 25 kilometer dengan anggaran Rp 481 miliar itu diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan kontraktor pelaksana nasional.
Salah satu vendor dalam proyek itu adalah PT Putra Delta Abadi. Perusahaan yang berkantor di Surabaya ini melayani jasa pengangkutan material gorong-gorong, cover u-ditch (penutup gorong-gorong), dan kanstin (pembatas gorong-gorong). Perusahaan tersebut mengangkut material gorong-gorong itu dari Surabaya sampai ke lokasi proyek.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PT Putra Delta Abadi mendapat kontrak dari kontraktor utama lima segmen pengangkutan material gorong-gorong untuk proyek akses jalan dari Labuan Bajo ke lokasi KTT ASEAN di kawasan MICE Golo Mori tersebut. Mereka mulai mengangkut material gorong-gorong itu pada Juni 2022. Pekerjaan tuntas pada 15 Februari 2023.
Dari lima segmen kontrak tersebut, hanya segmen pertama dan kedua yang sudah dibayar. Total nilai kontak untuk lima segmen itu adalah Rp 18 miliar lebih. Dari nilai kontrak itu hanya sekitar Rp 5 miliar yang baru dibayar oleh kontraktor utama.
Manager Operasional PT Putra Delta Abadi di Labuan Bajo Yosep Seran mengungkapkan kontraktor utama belum membayar Rp 13 miliar lebih untuk tiga segmen terakhir. Ia meminta kontraktor untuk melunasi tagihan tersebut. Setidaknya tagihan untuk segmen ketiga pada Oktober 2022 untuk secepatnya dilunasi.
"Total yang belum dibayar Rp 13-an miliar. Segmen pertama dan kedua sudah bayar. Yang ketiga,keempat dan kelima yang masih kami tunggu prosesnya," kata Yos di Labuan Bajo, Rabu (22/3/2023).
Yos mendesak kontraktor segera melunasi tagihannya agar bisa segera membayar tagihan dari dump truck yang menjadi rekanan perusahaan tersebut. Belakangan ini, kata dia, sopir-sopir truk tersebut terus mendesak untuk segera membayar hak-hak mereka. Total tagihan yang belum dilunasi untuk sopir truk sebesar Rp 1 miliar lebih.
"Dengan pembayaran telat efeknya juga ke teman-teman trucking ini yang paling nekan kami, mau tidak mau kami juga harus desak teman-teman kontraktor juga. Memang ini ada tagihan yang memang kami telat untuk pembayaran ke teman-teman trucking ini, ada beberapa tagihan September-Oktober segmen ketiga," kata Yos.
Yos mengatakan jika terlambat mengangkut material, perusahaannya membayar denda kepada kontraktor. Pihaknya pernah membayar denda Rp 1 miliar lebih karena keterlambatan pengangkutan material segmen keempat akibat cuaca buruk.
"Kalau mereka telat (bayar tagihan) nggak ada dendanya sama mereka," katanya.
Tak hanya dirinya yang mendesak kontraktor segera melunasi pembayaran tagihan tersebut. Sopir-sopir truk juga ikut mendesak kontraktor membayar tagihan PT Putra Delta Abadi. Desakan itu tak kunjung direspons. "Alasannya masih kekurangan administrasi lah, masih ada kekurangan dokumen lah dan itu alasan klasik lah," sesal Yos.
Pada Rabu (22/3/2023), sejumlah perwakilan sopir kembali mendatangi kantor kontraktor di Labuan Bajo. Tak ada jajaran direksi di kantor tersebut karena hari libur. Mereka kemudian membentangkan spanduk tuntutannya di depan kantor.
Dikonfirmasi terpisah, manajer proyek kontraktor utama tersebut yang bernama Teguh Agung mengakui perusahaan belum melunasi pembayaran tagihan PT Putra Delta Abadi. Saat ini masih proses verifikasi. Terkait aksi para sopir, ia mengaku sudah menyampaikan ke pusat. Menurut dia, pembayaran tagihan sudah dianggarkan Rp 481 miliar untuk proyek jalan Labuan Bajo-Golo Mori tersebut.
"Untuk saat ini berkas tagihan sedang proses verifikasi. Terkait aksi kemarin, pihak proyek sudah menginfokan ke pusat agar tagihan vendor tersebut dapat diprioritaskan dan segera dibayarkan," kata Teguh, Kamis (23/3/2023).
Ia mengaku bukan hanya PT Putra Delta Abadi yang belum dibayar tagihannya. Vendor lainnya juga demikian. "Masih dalam proses verifikasi berkas tagihan," ujar Teguh.
Diketahui, gegap gempita peresmian jalan Labuan Bajo-Golo Mori oleh Presiden Jokowi, Selasa (14/3/2023), masih menyisakan persoalan pelik yang belum terurai hingga saat ini. Selain soal hak-hak pekerja yang sekarang belum dibayar lunas, ada juga persoalan korban penggusuran yang belum mendapat ganti rugi dari pemerintah.
Ada 51 warga kampung Cumbi Desa Warloka, kampung Kenari Desa Warloka dan kampung Nalis Desa Macang Tanggar yang menjadi terdampak penggusuran pembangunan jalan Labuan Bajo-Golo Mori tersebut. Rumah hingga sawah mereka digusur tanpa ganti rugi.
Aset mereka yang digusur tersebut sebanyak dua rumah permanen dua lantai, lima rumah permanen, 16 rumah semi permanen, 14.050 m² pekarangan, 1.790 m² sawah dan 1.080 m² ladang. Mereka sudah melayangkan somasi kepada Kementerian PUPR dan kontraktor untuk membayar ganti rugi jika tak ingin kasus tersebut digugat ke pengadilan.
(hsa/BIR)
