.webp)
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menangani 115 kasus perempuan dan anak sepanjang 2024. Ratusan kasus itu didominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Satreskrim Polresta Mataram, Iptu Eko Ari Prastya, mengatakan, selain KDRT, kasus terbanyak disusul pelecehan seksual, pencabulan, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Yang mendominasi itu masalah KDRT, untuk pelecehan terhadap anak tidak seberapa, mungkin hanya 35 persen, tetapi yang mendominasi adalah penganiayaan KDRT," kata Eko di ruangannya, Kamis (2/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Eko, tidak semua kasus dapat diselesaikan sampai ke meja persidangan. Selain itu, ada juga kasus yang dicabut pelapor yang berujung pada perdamaian.
"Karena adanya yang delik aduan, permohonan pencabutan perkara di tengah penanganan perkara kami lakukan RJ (restorative justice). Kasus yang paling banyak RJ itu adalah KDRT," imbuh Eko.
Eko tak bisa mengungkapkan ada atau tidaknya peningkatan kasus pada 2024 dibandingkan 2023. Ia mengaku baru menjabat sebagai Kanit PPA Satreskrim Polresta Mataram pada pertengahan tahun lalu.
"Belum bisa kami sebutkan perbandingan di sana. Mohon waktu biar tidak salah data. Penanganan dari tahun 2023-2024," pinta Eko.
Di sisi lain, Eko mengeklaim Unit PPA Satreskrim Polresta Mataram intens melakukan sosialisasi serta imbauan kepada masyarakat hingga ke tingkat kelurahan. Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman ihwal kekerasan seksual dan KDRT.
"Langkah preventif, kami memang ada sosialisasi ke desa-desa dan undangan dengan BP2A dan sejumlah stakeholder yang ada. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah," terang Eko.
(iws/gsp)
