.webp)
Arab Saudi berkukuh untuk membantu Palestina. Negara Timur Tengah itu menyampaikan inisiatif baru untuk mendirikan negara Palestina.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengatakan inisiatif ini mencuat setelah beragam upaya untuk mendorong solusi dua negara tidak kunjung membuahkan hasil. Padahal, solusi dua negara tersebut sudah disuarakan sejak beberapa dekade lalu.
Dilansi dari detikNews, Jumat (27/9/2024), inisiatif itu berkaitan dengan aliansi global. Aliansi itu nantinya akan mendorong solusi dua negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pangeran Faisal menyampaikan inisiatif tersebut saat pertemuan yang melibatkan Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Norwegia pada Kamis (26/8) waktu setempat.
Dia mengatakan bahwa pertemuan perdana untuk aliansi global itu akan digelar di Riyadh, ibu kota Saudi. Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menambahkan bahwa pertemuan lanjutan pertama juga akan digelar di Riyadh dan Brussels.
Dalam pidatonya, Pangeran Faisal menyebut inisiatif tersebut merupakan upaya bersama negara-negara Arab dan Eropa.
"Kita akan melakukan segala upaya untuk mencapai rencana yang bisa diandalkan dan tidak dapat diubah untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan komprehensif," cetusnya.
Ditegaskan kembali oleh Pangeran Faisal soal perlunya bergerak secara kolektif untuk mengambil keputusan, yang akan membawa hasil nyata menuju gencatan senjata segera dan menerapkan solusi dua negara.
"Yang terutama adalah negara Palestina yang merdeka," sebutnya.
Arab Saudi Berkukuh Palestina Harus Merdeka
Sikap tegas Arab Saudi terhadap Israel juga sempat dinyatakan oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Dia mengatakan bahwa kerajaan tersebut tidak akan menjalin hubungan dengan Israel sampai negara Palestina terbentuk.
"Kami memperbarui penolakan dan kecaman keras kerajaan atas kejahatan otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina," kata Putra Mahkota Mohammed bin Salman dilansir AFP, Kamis (19/9).
"Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya yang tak kenal lelah untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa negara Palestina," tambahnya.
Kesepakatan normalisasi yang ditengahi oleh presiden AS saat itu Donald Trump pada tahun 2020 antara Israel dan Bahrain serta Uni Emirat Arab telah mengakhiri konsensus Arab yang telah lama ada bahwa tidak boleh ada normalisasi tanpa negara Palestina yang merdeka dan menyoroti tetangga mereka yang lebih kuat, Arab Saudi.
Baru-baru ini pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah mengulurkan prospek pembentukan hubungan yang cepat dengan raja minyak Teluk Arab sebagai potensi keuntungan bagi Israel dari kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera untuk Gaza.
Blinken telah mengatakan selama kunjungan ke Haiti pada tanggal 6 September bahwa ia masih berharap untuk mengunci kesepakatan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi sebelum Presiden AS Joe Biden mengundurkan diri pada bulan Januari.
"Saya pikir jika kita bisa mendapatkan gencatan senjata di Gaza, masih ada peluang melalui keseimbangan pemerintahan ini untuk bergerak maju dalam normalisasi," kata diplomat tinggi AS tersebut.
(dpw/dpw)
