.webp)
Pemkab Klungkung meminta pemerintah pusat mengubah formula Transfer ke Daerah (TKD) agar lebih memperhatikan kondisi geografis wilayah kepulauan. Pemkab menilai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerah kepulauan seperti Nusa Penida membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar.
Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra berharap pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara menjadi momentum untuk memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Harapan itu disampaikan di bawah kepemimpinan Suahasil.
"Kita berharap dengan kepemimpinan Bapak Suahasil Nazara dapat memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah," ujar Tjok Surya, Selasa (15/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Surya, formula penghitungan TKD tidak seharusnya hanya melihat angka-angka fiskal. Karakteristik dan kondisi geografis masing-masing daerah juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran transfer.
Kabupaten Klungkung memiliki wilayah kepulauan, salah satunya Nusa Penida. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan alokasi pembiayaan lebih besar, terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengoptimalkan pelayanan publik.
"Semoga ada perubahan perhitungan TKD yang lebih memperhatikan karakteristik geografis daerah, mengingat di Kabupaten Klungkung ada wilayah kepulauan, kapasitas fiskal daerah serta dukungan fiskal untuk kebutuhan dasar masing-masing daerah," ungkapnya.
Tjok Surya menilai tantangan geografis setiap daerah tidak bisa disamaratakan. Biaya pembangunan dan pelayanan publik di kawasan kepulauan berbeda dengan wilayah daratan. Karena itu, dia berharap pemerintah pusat lebih jeli melihat kondisi di lapangan saat menentukan besaran dukungan fiskal.
Selain persoalan geografis, kapasitas fiskal daerah juga menjadi perhatian Pemkab Klungkung. Tjok Surya mengakui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung masih tergolong rendah.
Kondisi tersebut membuat dukungan fiskal dari pemerintah pusat masih menjadi tumpuan penting untuk menjaga pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
"Karena bagi Kabupaten Klungkung dengan PAD yang tergolong masih rendah, dukungan fiskal pusat yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.
