Sejumlah proyek energi terbarukan di Bali disorot karena mangkrak dan tidak optimal. The Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) atau Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia mengingatkan proyek energi terbarukan jangan hanya menjadi showcase (pamer) saat ada acara besar.
Koordinator Wilayah Timur SIEJ, Rofiqi Hasan, menyoroti komitmen pemerintah terhadap proyek energi terbarukan yang diresmikan secara seremonial, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
"Bali sering dijadikan showcase untuk isu-isu perubahan iklim ya. Nah kita harapkan yang diresmikan Pak Prabowo kemarin itu bukan showcase-nya juga ya, tapi memang akan berkelanjutan gitu," kata Rofiqi saat Forum Group Discussion (FGD) terkait perubahan iklim di Denpasar, Jumat (11/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam diskusi tersebut, sejumlah proyek PLTS yang mangkrak turut dibahas. Salah satunya PLTS di Kubu, Karangasem, berkapasitas 1 MWp dengan nilai anggaran Rp 26 miliar menggunakan APBN. PLTS yang berada di lahan seluas 1,2 hektare itu dipenuhi rumput liar dan sejumlah panel rusak.
Selain PLTS di Kubu, PLTS yang berada di Tahura Denpasar dan diresmikan Presiden Joko Widodo saat agenda G20 juga turut disebut. Kemudian, PLTB Puncak Mundi di Nusa Penida, Klungkung, sebagai proyek percontohan energi terbarukan juga tidak optimal.
Communications Specialist Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Aisyah Madeleine, menambahkan fenomena perubahan iklim di Bali hadir dalam berbagai persoalan lingkungan yang saling terhubung.
"Risiko iklim di Bali kan semakin intens dan konsisten. Dan sebenarnya nggak terbatas di Denpasar atau kayak Bali selatan aja ya. Bali utara, Bali timur, Bali barat tuh punya challenge-nya masing-masing gitu," jelas Aisyah.
Perubahan iklim di Bali terlihat secara terang benderang, seperti abrasi di pesisir Desa Kusamba, Klungkung, yang mulai mengancam mata pencaharian nelayan lokal.
Selain itu, banjir terjadi di Denpasar dan Badung meski intensitas hujan sebentar. Banjir juga terjadi di titik yang biasanya tidak terdampak.
"Di Bali itu yang paling tinggi tuh dari sektor energi kontribusinya emisi di sini. Jadi penggunaan listrik, baik dari penggunaan listrik rumah tangga maupun transportasi itu 93 persennya tuh dari energi gitu," jelas Aisyah.
Aisyah mengatakan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih mendorong kombinasi langkah mitigasi dengan adaptasi iklim. Langkah tersebut dilakukan untuk mereduksi sumber emisi seperti percepatan penggunaan kendaraan listrik, transisi energi terbarukan, dan rehabilitasi hutan.
Sementara itu, adaptasi iklim difokuskan pada pengurangan risiko dampak bencana, seperti penyesuaian tata ruang, penguatan ketahanan pangan, hingga penanaman mangrove.
"Sebenarnya aksi tidak hanya teknologi gitu. Tapi seharusnya aksi iklim itu juga menjawab bagaimana orang hidup, bekerja, dan bersosialisasi," tandas Aisyah.