DPRD Kabupaten Buleleng mendorong target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 mendekati Rp 850 miliar. Untuk mengejar target tersebut, dewan membidik sejumlah sumber pendapatan yang dinilai masih bisa dioptimalkan, salah satunya pajak sektor Galian C.
Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan peningkatan target PAD harus dihitung secara realistis dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta potensi riil yang ada di lapangan.
"Melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sudah barang tentu kita harus menyesuaikan ada peningkatan. Tetapi kita juga harus lihat bagaimana potensi yang bisa menambah PAD kita. Secara realistis, itu yang harus jadi sebuah rujukan," kata Ngurah Arya seusai rapat bersama TAPD dan Banggar DPRD Buleleng, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, Banggar DPRD Buleleng bersama pemerintah daerah telah membahas sekitar delapan opsi untuk meningkatkan PAD. Di antaranya, pajak dan retribusi Galian C, pajak parkir, PBJT hotel dan restoran, serta pajak air bawah tanah (ABT).
Salah satu yang menjadi perhatian adalah sektor Galian C. Ngurah Arya menyebut potensi pendapatan dari sektor tersebut bisa mencapai hampir Rp 8 miliar per tahun apabila aktivitas usaha dapat difasilitasi dan berjalan sesuai ketentuan.
"Sehingga ada potensi hampir Rp 8 miliar pendapatan per tahun yang kita dapatkan," ujarnya.
Namun, ia mengakui pemungutan pajak maupun retribusi dari Galian C masih menghadapi persoalan kewenangan dan perizinan. Karena itu, DPRD mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memfasilitasi pelaku usaha agar memenuhi ketentuan perizinan.
Selain Galian C, Banggar juga menyepakati sejumlah penyesuaian sumber PAD. Dari pembahasan tersebut, terdapat tambahan sekitar Rp 5,194 miliar.
"Kesimpulannya kita sepakat ada beberapa di Galian C kenaikan dari kemarin Rp 750 juta menjadi Rp 2,750 miliar. Dan semuanya sudah dari Galian C Rp 1,250 miliar, dan beberapa yang kecil-kecil itu. Sehingga mendapatkan angka kurang lebih Rp 5,194 miliar tambahan," jelasnya.
Ngurah Arya mengatakan tambahan tersebut diharapkan membuat target PAD dalam KUA-PPAS 2027 tetap sejalan dengan plafon yang tercantum dalam RPJMD, yakni sekitar Rp 850 miliar.
Di sisi lain, DPRD Buleleng juga menyoroti potensi efisiensi anggaran pada 2027. Meski demikian, rancangan KUA-PPAS masih memproyeksikan dana transfer sekitar Rp 1,75 triliun dan total APBD sekitar Rp 2,60 triliun.
"Efisiensi bukan segala-galanya harus dikurangi, tetapi lebih menuju kepada mana yang menjadi skala prioritas," kata Ngurah Arya.
Ia menegaskan program yang masuk APBD nantinya harus benar-benar diprioritaskan agar anggaran tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Simak Video "Video Kata Menaker soal Kena Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas-Administrasi"
(hsa/hsa)