DPRD Soroti Banyak Usaha Belum Pakai Aksara Bali

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali mengungkapkan masih banyak pelaku usaha yang belum menggunakan aksara Bali. Hal itu disampaikan Koordinator pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bali anggaran 2025, Gede Kusuma Putra, dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Jumat (24/4/2026).

Putra menilai masih banyak pelaku usaha yang abai terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.

"Dewan mengingatkan kembali perlunya melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, guna ada tindakan nyata terhadap pihak-pihak yang masih abai, lalai terhadap pemberlakuan Perda No1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali. Banyak sekali contoh-contoh ditemukan di lapangan," ujar Putra.

Selain itu, dewan juga memberikan catatan agar pemerintah meningkatkan investasi pada sektor primer seperti pertanian. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong nilai tambah barang atau produk yang dihasilkan.

"Guna bisa mendongkrak atau meningkatkan PDRB per kapita Provinsi Bali yang faktanya selalu tiap tahun besarnya rata-rata dibawah nasional," sebutnya.

Dewan juga mendorong pemerintah melakukan kajian mendalam terkait besaran bantuan desa adat dan subak. Hal ini agar terdapat asas keadilan dalam pemberian dan penerimaan bantuan di tingkat desa.

Putra juga menyoroti adanya paradoks dalam indikator makro ekonomi Bali. Ia menilai angka stunting meningkat di tengah inflasi yang terkendali dan penurunan angka kemiskinan.

"Kenapa stunting meningkat? Walaupun kecil, apakah ini tidak paradoks? Jujur kalau saya khawatir nanti datanya ini yang belum benar. Dengan kondisi makro ekonomi seperti itu kan logikanya nggak ada lah ya peningkatan stunting," beber politikus PDIP itu.

Selain itu, dewan turut menyoroti upaya peningkatan Pungutan Wisatawan Asing, pengendalian alih fungsi lahan, serta praktik nominee yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam.

"Guna dipikirkan kemungkinan ada regulasi baru tentang ketinggian bangunan di zona-zona tertentu atau peruntukkan tertentu sepanjang tidak menciderai radius kesucian," tandasnya.