.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor membuat gebrakan baru dalam momentum peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kesetaraan informasi, DPRD Kota Bogor resmi meluncurkan alih aksara peraturan daerah (perda) ke dalam aksara braille bagi penyandang disabilitas.
Peluncuran inovasi ini dilakukan di Rapat Paripurna HJB ke-544 yang digelar di Gedung DPRD Kota Bogor pada Rabu 3 Juni 2026. Mengusung tema 'Bogor Nanjeur, Melangkah Bersama Menuju Bogor Maju', momen ini menjadi sejarah baru dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Hujan.
Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat H Erwan Setiawan, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menegaskan alih aksara dokumen hukum ke braille merupakan langkah konkret daerah dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Melalui kebijakan ini, kelompok disabilitas netra kini memiliki hak dan akses yang setara terhadap informasi hukum di Kota Bogor.
"Rapat Paripurna Hari Jadi Bogor ke-544 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang pembangunan daerah, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan masa depan Bogor yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera," ujar Adityawarman Adil, Kamis (4/6/2026).
Selain perda ramah disabilitas, rapat paripurna kali ini juga membahas regulasi penting lainnya, termasuk peraturan daerah terkait perlindungan perempuan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Guna memastikan asas manfaatnya meluas, seluruh dokumen perda versi braille ini nantinya akan disimpan di Perpustakaan Kota Bogor agar mudah diakses oleh masyarakat.
Langkah progresif DPRD Kota Bogor ini mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat H Erwan Setiawan menyampaikan pentingnya pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurut Erwan, kemajuan sebuah kota tidak hanya dinilai dari megahnya infrastruktur fisik, melainkan dari bagaimana seluruh elemennya saling merangkul, termasuk dalam memberikan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas.
"Saya juga ingin menegaskan bahwa kemajuan sebuah kota bukan hanya diukur dari bangunan yang tinggi, tapi juga dari kuatnya saling mengasihi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi harus terus kita jaga," tutur Erwan Setiawan.
Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyoroti pentingnya menyelaraskan inovasi modern dengan akar sejarah dan budaya lokal. Menurut Dedie, tantangan globalisasi tidak boleh menggerus identitas asli warga Bogor yang sarat akan nilai gotong royong.
Dedie menambahkan, selain fokus pada inklusivitas sosial melalui peluncuran perda aksara braille, Pemkot Bogor berkomitmen kuat untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor ekonomi kreatif, pariwisata, serta pengembangan UMKM.
Inovasi pada infrastruktur dan pelayanan publik diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Peringatan HJB ke-544 ini ditutup dengan harapan besar agar semangat 'Bogor Nanjeur' dapat memicu kesadaran masyarakat yang lebih tinggi akan pentingnya kesetaraan, perlindungan sosial, dan kebersamaan untuk membawa Kota Bogor menjadi kota yang kreatif, berbudaya, dan maju di masa depan.
(sud/sud)
