.webp)
NTB mulai keluar dari tekanan kemiskinan. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal percaya diri menyebut daerahnya masuk 10 besar provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional dalam setahun terakhir.
Pernyataan itu disampaikan Iqbal di hadapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026, Kamis (16/4/2026).
Iqbal mengatakan capaian penurunan angka kemiskinan sepanjang 2025 di NTB mencapai 1,53 persen dibandingkan periode 2024-2025. Capaian ini menempatkan NTB dalam daftar 10 provinsi dengan laju penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional dalam satu tahun terakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah kita masuk 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia tapi kita masuk ke 10 provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional," ujar Iqbal saat membuka Musrenbang 2026 di Mataram.
Ia menegaskan tren penurunan angka kemiskinan di NTB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah pembangunan yang konsisten dan menguat.
Eks Dubes Indonesia untuk Turki itu memaparkan, angka kemiskinan NTB pada 2014 berada di level 17,05 persen. Angka tersebut terus menurun hingga 13,68 persen pada 2022.
Pada 2023, angka kemiskinan sempat naik tipis menjadi 13,85 persen, lalu kembali turun menjadi 12,91 persen pada 2024, dan mencapai titik terendah dalam satu dekade pada 2025 yakni 11,38 persen.
Penurunan paling tajam terjadi pada periode 2024 hingga 2025 yang mencapai 1,53 persen poin. Angka ini menjadi yang terbesar dibandingkan periode sebelumnya, sekaligus menandakan percepatan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
"Salah satu faktor kunci di balik penurunan tersebut adalah menguatnya sektor pertanian yang tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Artinya program ketahanan pangan ini menjadi jalan lurus yang membawa kita keluar dari kemiskinan. Dan sudah terbukti dari data," katanya.
Data menunjukkan NTP NTB mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari posisi 95,40 pada 2010 atau di bawah ambang kesejahteraan, angka tersebut meningkat menjadi 122,81 pada 2023 dan kembali naik ke 134,14 pada 2025.
Kenaikan NTP sebesar 10,83 poin pada periode 2024 hingga 2025 dinilai sejalan dengan penurunan angka kemiskinan yang paling signifikan pada periode yang sama.
Meski demikian, Iqbal mengakui kantong kemiskinan masih didominasi wilayah dengan jumlah penduduk besar di NTB, seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah.
"Lombok Timur tentu saja karena penduduknya yang paling banyak, maka yang paling banyak miskin ekstremnya. Nomor dua Lombok Tengah, karena juga penduduknya besar," ungkapnya.
Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2029 hingga nol persen, sekaligus menekan angka kemiskinan ke level satu digit.
"Kami ingin memastikan bahwa di tahun 2029 sudah tidak ada lagi desa miskin ekstrem, nol desa kemiskinan ekstrem, dan kemiskinan turun dari dua digit menjadi satu digit," ujarnya.
Mensos Ingatkan Antikorupsi dan Validasi Data
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengapresiasi langkah Pemprov NTB dalam menekan angka kemiskinan. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang bersih dan kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan APBN dan APBD.
"Mari kita jangan korupsi berjamaah untuk kebaikan pak Gubernur. Agar masyarakat bisa sukseskan program Presiden dan Gubernur," kata Gus Saifullah.
Ia mengatakan pengentasan kemiskinan telah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1). Negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.
"Jadi negara harus hadirkan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial," katanya.
Saifullah mengingatkan program penurunan kemiskinan di daerah harus lebih terarah dan berbasis data yang akurat. Untuk itu, diperlukan pembaruan data kemiskinan secara berkala.
"Saya bangga pak Gubernur punya program desa berdaya. Maka kami tahun 2025, kita akan memiliki data kuat dengan melakukan perbaikan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan sistem basis data elektronik. Ini akan menjadi panduan penanganan kemiskinan," tandasnya.
