Menteri Ara Janji Perbaiki 100 Rumah Tak Layak Huni di Denpasar

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berjanji memperbaiki 100 unit rumah tidak layak huni di Denpasar, Bali pada 2026. Hal ini disampaikan Ara, sapaan Maruara, dalam kunjungannya di Mall Pelayanan Publik (MPP) Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025).

"Tadi dari Pak Wali Kota (Denpasar) bilang ada 100 (unit) di Denpasar, ya sudah kami bantu tahun depan melalui program BSPS," ungkapnya di MPP Denpasar, Senin (24/11/2025).

Ara menyebut tercatat ada 26,9 juta rumah yang tidak layak huni di Indonesia. Sementara pada program BSPS 2025 dianggarkan perbaikan untuk 45 ribu rumah dan 400 ribu pada 2026.

"Ini bentuk suatu keberpihakan negara Pak Presiden Prabowo dan DPR menyetujui anggaran yang melompat," jelasnya.

Program lainnya adalah kebijakan penggratisan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BHPTB). Kementerian PKP juga akan berdiskusi terkait pembangunan hingga skema rumah subsidi di lahan pemerintah yang berada di perkotaan.

Hal itu untuk menyikapi harga lahan di perkotaan yang kian mahal. Ara menegaskan harus ada format seperti KUR Perumahan yang dibuat sebelumnya.

"Belum pernah ada KUR perumahan, belum pernah ada BPHTB dan PBG gratis, bisa kok. Biasanya kuota rumah subsidi hanya 200 ribuan, (dan) tahun ini 350 ribu bisa kok. Tapi, dengan semangat kerjasama semua pihak, bisa kok," ujar mantan kader PDIP itu.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyebut dibutuhkan suatu terobosan besar untuk mengatasi tingginya target perumahan pemerintah. Target ini tinggi disebabkan oleh backlog-nya yang besar.

"Soal rumah di perkotaan misalnya rusun. Kalau sudah dibangun kadang-kadang masih tetap kosong karena mahal biaya hidupnya," sebutnya.

Qodari menilai yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut salah satunya yakni, dengan merumuskan secara komprehensif agar Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) tidak terlalu mahal.

Selain itu, dia mengatakan aspek permintaan dan suplai perumahan harus dikerjakan secara bersamaan. Jika dapat dikerjakan, Qodari optimistis target perumahan yang begitu besar dapat terkejar.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengungkapkan selama ini memang ada rumah tidak layak huni di Denpasar. Menurut dia, yang menjadi kendala adalah ketidaksesuaian pemilik rumah dengan sertifikat.

Selain itu, Jaya Negara menuturkan sebelumnya pihaknya telah mengusulkan 60 unit dalam program hanya saja ditolak karena belum memenuhi persyaratan. Meskipun demikian, dia mengaku pihaknya tetap berjuang terkait hal tersebut.

"Makanya, tadi beliau (Menteri PKP) sudah janji 100 dibantu ini, mudah-mudahan keluar regulasi yang memenuhi tanpa sertifikat itu, itu saja harapan kami," kata Jaya Negara.