.webp)
Bali menjadi salah satu provinsi yang menjadi target Program 3 Juta Rumah dari pemerintah pusat. Desain rumah dari program pemerintah akan dibangun secara vertikal.
"Kami harus mulai menyusun perumahan vertikal di Bali yang tidak melawan ketentuan," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, seusai membuka diskusi internasional Habitechno 7 di Kampus Universitas Udayana (Unud) Bukit Jimbaran, Badung, Kamis (6/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahri mengatakan rumah tapak tidak dapat selalu diandalkan karena harga tanah yang mahal dan tidak semua subsidi pemerintah. Meski begitu, ketinggian bangunan rumah yang dibangun vertikal akan tetap mengikuti aturan adat di Bali.
"Tentang perumahan vertikal, di Bali ada batasan. Karena itulah kami mulai menyusun (desain) rumah vertikal di Bali yang tidak melawan ketentuan adat istiadat," terang Fahri.
Fahri mengatakan Program 3 Juta Rumah akan dimulai dengan pembangunan dan renovasi atau revitalisasi rumah sebanyak 400 ribu unit. Ratusan ribu unit rumah itu sudah dibagi untuk Bali dan provinsi lain. Namun, Fahri enggan menyebut jumlah rumah yang akan dibangun dan direnovasi di Bali.
Meski tak menyebut jumlah, Fahri menegaskan Bali adalah provinsi yang paling sedikit menerima jatah pembangunan dan renovasi rumah dari semua daerah yang jadi pioner. Alasannya, perekonomian Bali dinilai cukup maju sehingga mayoritas masyarakat di Bali dianggap mampu membeli atau merenovasi rumahnya sendiri.
"Kalau dihitung-hitung, Bali yang paling sedikit (rumah) yang harus direnovasi dan harus dibangun. Karena penghidupan masyarakat di Bali, masuk (tertinggi) 10 besar," terang Fahri.
Menurut Fahri, sudah ada data rumah dan lokasi yang butuh renovasi atau membangun baru di Bali. Data itu akan dicocokkan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali agar program itu tepat sasaran.
"Karena pesan presiden, nggak boleh bagi-bagi proyek pemerintah pusat atas pesanan politik. Harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi, ada data tunggal yang disediakan dari instruksi presiden dan laporan data riil dari Pemerintah Provinsi Bali," jelas Fahri.
Bagi Fahri, Bali sejatinya lebih membutuhkan penataan infrastruktur kawasan sungai dan pantai yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (Pu). Sebab, sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali pernah dilanda banjir bandang.
"Kawasan pesisir Bali ini jadi daerah wisata. Jadi, harus bersih, tidak boleh kotor. Pesisir sungai juga perlu diperbaiki. Bali perlu penguatan infrastrukturnya kalau dilihat dari (musibah) banjir itu," terang Fahri.
Diberitakan sebelumnya, Program 3 Juta Rumah di desa, pesisir, dan perkotaan, dimulai dengan pembangunan dan renovasi 400 ribu unit senilai Rp 8,9 triliun pada 2026. Fahri mengatakan, material pembangunan dan renovasi rumah nantinya akan menggunakan bahan baku lokal dan diklaim ramah lingkungan.
"Kita harus mikir, perumahan itu tidak jadi beban bumi. Memberikan rumah kepada rakyatnya, tetapi tetap sesuai protokol lingkungan yang membuat hijau dan karbon itu juga tercapai," tegas Fahri.
(hsa/hsa)
