Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi seluruh pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di 1.166 desa dan kelurahan di wilayah setempat. Program ini digelar untuk memperkuat peran Koperasi Merah Putih di NTB.
"Insyaallah bulan ini akan kita berikan diklat kepada seluruh pengurus Kopdes Merah Putih. Masing-masing pengurus diwakili dua orang, ketua dan wakil ketua," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Ahmad Mashuri di Mataram, Selasa (14/10/2025).
Mashuri menyebut seluruh biaya pelatihan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelatihan akan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan narasumber yang diseleksi oleh pemerintah pusat.
"Narasumbernya dari berbagai pihak yang diseleksi oleh pusat," ujarnya.
Selain pengurus, pendamping di setiap koperasi juga akan mendapatkan Diklat. Untuk pendamping, biaya pelatihan ditanggung pemerintah provinsi, sedangkan untuk pengurus ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Mashuri, materi Diklat telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Beberapa di antaranya meliputi manajemen koperasi, bisnis koperasi, dan penguatan kelembagaan.
"Sesungguhnya seluruh materi (koperasi). Jadi, ada beberapa materi yang memang sudah diarahkan dari pusat," katanya.
Tiga Desa Jadi Model Koperasi Merah Putih
Pemprov NTB juga menyiapkan tiga desa percontohan sebagai model pelaksanaan program strategis nasional Koperasi Merah Putih.
Pertama, koperasi di Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Koperasi ini telah bermitra dengan sejumlah perusahaan BUMN dalam pengadaan pupuk, gas, transaksi perbankan melalui agen, serta mengelola bisnis mebel dan peternakan ayam.
Kedua, koperasi di Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Wilayah pesisir desa ini memungkinkan koperasi mengelola usaha perikanan tangkap dan budidaya.
Ketiga, koperasi di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Berada di kaki Gunung Rinjani, desa ini mengembangkan usaha pertanian, gudang, gerai sembako, dan klinik.
Pemerintah pusat juga merancang aplikasi transaksi digital bagi seluruh Koperasi Desa Merah Putih. Namun hingga kini, belum ada koperasi yang menggunakannya.
"Belum ya. Kami target di koperasi model 50 Koperasi Merah Putih pakai aplikasi yang dibantu itu setelah itu nanti akan menargetkan ke 116 koperasi di wilayah program Desa Berdaya," kata Mashuri.
"Yang di mana kami juga targetkan 116 desa masuk prioritas program unggulan Iqbal-Dinda tentang Desa Berdaya juga kami targetkan bisa aktif melakukan transaksi," lanjutnya.
Mashuri menegaskan, badan usaha Koperasi Desa Merah Putih tidak akan tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keduanya akan bersaing secara sehat untuk mendorong ekonomi desa.
"Akan bersaing secara alamiah. Tujuannya sama di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran untuk menggerakkan ekonomi desa," tandas Mashuri.
Simak Video "Video Menkop Ferry Soal Koperasi Bisa Garap Tambang: Ini Sejarah Baru"
(dpw/dpw)