.webp)
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma menilai tarif tiket masuk Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat untuk wisatawan mancanegara (wisman) masih terlalu murah. Saat ini, tarif tiket masuk wisman ke taman nasional tersebut sebesar Rp 250.000 per orang per hari.
"Ya, kalau menurut saya terlalu murah untuk wisatawan asing untuk PNBP sehingga perlu kita naikkan sedikit apakah Rp 300 ribu kah, Rp 500 ribu kah," kata Johni seusai Rapat Koordinasi Pemprov NTT dengan Pemkab Manggarai Barat terkait kontribusi daerah pariwisata terhadap peningkatan PAD Provinsi NTT, di Labuan Bajo, Kamis (20/3/2025).
Johni menyebut tarif hingga Rp 500 ribu per wisatawan asing masih tergolong wajar. Namun, rencana kenaikan tarif tersebut perlu dibahas lebih lanjut dengan pihak terkait.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih masuk akal lah, masih tidak terlalu mahal. Tapi itu nanti perlu kita bicarakan. Masih bisa kita naikkan sedikit, tidak banyak, tidak sampai juta-juta, masih ratusan ribu," ujarnya.
Sepanjang tahun 2024, sebanyak 334.206 wisatawan mengunjungi Taman Nasional Komodo, meningkat dari 300.488 orang pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, kunjungan masih didominasi oleh wisman sebanyak 226.948 orang, sementara wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 107.258 orang.
Dari kunjungan wisatawan ini, negara memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih dari Rp 53 miliar. Seluruh pendapatan tersebut disetorkan ke Kementerian Kehutanan.
Saat ini, tarif tiket masuk Taman Nasional Komodo untuk wisman sebesar Rp 250.000 per orang per hari, baik pada hari libur maupun hari biasa. Sementara itu, tarif untuk wisnus adalah Rp 75.000 per orang per hari pada hari libur dan Rp 50.000 pada hari biasa.
Pemprov NTT Usulkan Bagi Hasil PNBP
Johni juga menyoroti minimnya kontribusi sektor pariwisata Labuan Bajo terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi NTT. Ia menjelaskan bahwa Taman Nasional Komodo masih sepenuhnya dikelola oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) di bawah Kementerian Kehutanan, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menarik retribusi dari wisatawan yang berkunjung.
"Belum, karena pariwisata ini masih dikelola oleh Taman Nasional Komodo sehingga kontribusi ke Pemerintah Provinsi itu masih belum ada," ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemprov NTT bersama Pemkab Manggarai Barat berencana mengusulkan skema bagi hasil dari PNBP yang dipungut oleh BTNK. Johni menyatakan pihaknya akan memperjuangkan hal tersebut ke Kementerian Kehutanan.
"Itu tadi salah satu poin yang kita diskusikan, kita akan perjuangkan di KLHK untuk bagaimana juga kita bisa mendapatkan profit sharing dari PNBP yang dipungut oleh TNK," kata Johni.
Ia menambahkan bahwa skema yang diusulkan adalah pembagian persentase tertentu dari hasil pungutan tiket masuk wisatawan di Taman Nasional Komodo agar pemerintah daerah bisa memperoleh manfaat langsung dari sektor pariwisata.
(dpw/dpw)
