.webp)
Bursa Efek Indonesia (BEI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyarankan pemerintah daerah (pemda) memanfaatkan pasar modal untuk mendapatkan pendanaan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Caranya adalah melalui penerbitan obligasi daerah.
"Kalau di pusat itu ada istilahnya SBN (Surat Berharga Negara) untuk menambal defisit APBN, konteksnya di pemda juga sebenarnya bisa, ada yang namanya obligasi daerah," kata Kepala Kantor BEI NTB, Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana, saat diwawancarai di ruangannya, Rabu (12/2/2025).
Sandiana mencontohkan di pusat saat ini sedang dalam masa penawaran ORI027. Hal tersebut menjadi salah satu cara pemerintah pusat mendapatkan dana yang bisa digunakan untuk mendanai proyek pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui penerbitan obligasi daerah ini, jelas Sandiana, pemda juga bisa melakukan hal serupa seperti di pusat. Terlebih dengan adanya kondisi efisiensi yang membuat penganggaran terbatas. Obligasi daerah ini bisa didorong menjadi alternatif.
"Sekarang dengan isu efisiensi anggaran akhirnya anggaran terbatas, bisa juga didorong jadi alternatif, obligasi daerah itu sebagai sumber pendanaan pemda," terang Sandiana.
Sandiana menuturkan, sebelum memutuskan menerbitkan obligasi daerah, pemda perlu membahas hal itu bersama legislatif. Menurutnya, antara eksekutif dan legislatif harus memiliki komitmen terkait rencana tersebut. Sebab, dengan menerbitkan obligasi daerah, ada konsekuensi yang harus diharapkan.
"Dengan menerbitkan obligasi, nantinya ada konsekuensi berupa kewajiban membayar bunga dan lainnya, jadi sebaiknya dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif," ujar Sandiana.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, mengatakan pemda memiliki sejumlah pilihan dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di antaranya, akan menaikkan pendapatan atau mengefektifkan belanja atau memperbaiki kualitas anggaran.
Dari hasil realisasi APBD NTB, masih terdapat sisa kas yang sebaiknya bisa dioptimalkan. Salah satunya dengan melakukan investasi jangka pendek yang dapat meningkatkan PAD.
Selain itu, NTB juga perlu melakukan pengendalian kas untuk semua perangkat daerahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat rencana penarikan dana harian sehingga dapat diproyeksi jumlahnya untuk bulanan, triwulan, dan tahunan yang kemudian dijadikan dasar cash buffer.
"Jika ternyata kurang, bisa melakukan pembiayaan dan jika lebih dapat melakukan investasi jangka pendek," jelas Ratih.
(hsa/hsa)
