.webp)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menilai tidak masalah jika tidak ada Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bali pada 2025. Menurutnya, setiap tahun akan ada Peraturan Presiden (Perpres) baru tentang PSN dan bukan merupakan sebuah keharusan ada PSN di Bali.
"Namanya proyek strategis nasional, tidak masuk PSN pun tidak apa-apa. Artinya di luar PSN pun pasti ada program yang didukung dan difasilitasi oleh pusat. Jadi, tidak harus masuk PSN. PSN itu hanya menandakan bahwa ini strategis bagi nasional," ujar Wiasthana di kantor Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Selasa (14/1/2025).
Menurut Wiasthana, ada atau tidaknya PSN untuk Bali tidak akan memengaruhi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak mempengaruhi. Jadi, di proyek infrastruktur pusat ada pembagian anggaran yang mana APBN, yang mana sharing APBD sudah ada, yang dari swasta pun bisa masuk PSN," tandasnya.
Diketahui, beberapa rencana proyek besar di Bali nasibnya belum jelas. Misalnya, Bandara Bali Utara dan Tol Gilimanuk-Mengwi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan proyek Bandara Bali Utara masih terus dipelajari pemerintah.
"Sedang kami telaah dengan baik. Studinya terus dijalankan dan melibatkan semua stakeholder," kata AHY di sela kunjungannya di Bandara Ngurah Rai, Badung, Selasa (31/12/2024).
AHY mengatakan proyek bandara di Kabupaten Buleleng itu sudah jadi atensi khusus Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, dalam studinya, perlu mempertimbangkan sejumlah hal.
"Ada beberapa faktor. Ada supply dan demand. Kami lihat kapasitas (bandara) Ngurah Rai seperti apa dan proyeksinya. Setahun ke depan, sampai tahun 2045 bahkan untuk mengakomodasi penguatan konektivitas," kata AHY.
(hsa/iws)
