.webp)
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan perubahan kebijakan pupuk bersubsidi yang diterapkan saat ini. Menurutnya, di era pemerintahan sebelumnya atau di bawah Presiden Jokowi, kebijakan pupuk subsidi menggunakan kuota anggaran.
Sudaryono mengakui selama 2024 banyak keluhan dari petani mengenai distribusi pupuk. Kebijakan kuota anggaran membuat jatah pupuk subsidi dikurangi saat terjadi kenaikan harga bahan baku.
"Pak Presiden Prabowo saat ini menggunakan kuotanya bukan kuota anggaran, tetapi kuota volume pupuk. Sehingga, harga bahan baku pupuk naik dan turun tidak masalah," ungkap Sudaryono dalam kunjungan kerja di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Senin (6/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkapkan kebutuhan pupuk bersubsidi pada 2025 cukup besar, mencapai 9,5 juta ton. Sudaryono optimistis pupuk bisa terdistribusi dengan baik ke petani seluruh Indonesia.
"Kebutuhan pupuk tahun 2025 itu sudah kami serahkan daftar penerima pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia per Desember 2024. Sehingga per 1 Januari 2025 ini semua pengecer ada pupuknya. Tidak ada masalah untuk distribusi," lanjutnya.
Demi kelancaran distribusi, Sudaryono memerintahkan jajarannya untuk mengejar para pengecer atau kelompok tani yang bermain dalam penyaluran pupuk subsidi. "Ini harus segera diselesaikan secepatnya," tegas Sudaryono.
Untuk diketahui, kunjungan Sudaryono di Lombok Tengah juga dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) yang juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Hadir juga Ketua BPD HKTIBPD HKTI NTB Wilgo Zainar, Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, hingga Wakil Gubernur NTB terpilih Indah Dhamayanti Putri.
(hsa/gsp)
