.webp)
Direktur PT Satria Trans Metro, I Ketut Edi Dharmaputra, optimistis bus Trans Metro Dewata (TMD) kembali mengaspal seusai tidak beroperasi per 1 Januari 2025. Ia masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan daerah terkait keberlanjutan operasional transportasi publik itu.
Edi mengungkapkan proyek bus TMD merupakan program percontohan yang diinisiasi pemerintah pusat untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah. Ia menilai peluang bus TMD kembali beroperasi cukup besar karena mendapat dukungan dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Gubernur Bali terpilih Wayan Koster.
"Pak Pj Gubernur juga welcome. Makanya beliau bersurat kepada kementerian. Begitu pula gubernur terpilih Pak Koster, juga kelihatannya dalam statement-nya mendukung Trans Metro Dewata ini dipertahankan," ujar Edi saat ditemui di Terminal Ubung, Denpasar, Kamis (2/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PT Satria Trans Metro merupakan operator bus Trans Metro Dewata. Edi menegaskan 105 bus TMD yang beroperasi di Bali merupakan milik operator. Sehingga, keberadaan bus itu selanjutnya diputuskan oleh operator.
"Kalau memang sudah tidak dipakai, tidak dibayari lagi, baik pemerintah pusat maupun daerah, baru kami berani ambil sikap," ujar Edi.
"Ini kan proyek pemerintah. Begitu sudah dirintis empat tahun, jangan dihilangkan begitu saja," imbuh mantan Ketua Organda Bali itu.
Pantauan detikBali, ratusan pekerja PT Satria Trans Metro yang terdiri dari sopir dan manajemen berkumpul di parkir sisi timur Terminal Ubung, Denpasar, Kamis pagi. Mereka meminta bus TMD kembali beroperasi.
"Lanjutkan TMD! Lanjutkan TMD," teriak para sopir bus yang dulu dijuluki sebagai Bus Tayo itu.
Untuk diketahui, sebanyak 228 sopir bus Trans Metro Dewata terkena dampak langsung akibat pemberhentian operasional transportasi publik itu sejak 1 Januari 2025. Total keseluruhan personel yang terdampak mencapai 317 orang, sebagian besar merupakan sopir.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah bernegosiasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meminta alokasi dana operasional bus Trans Metro Dewata. Diketahui, sejak 2020 pemerintah pusat menyubsidi penuh bus tersebut.
"Pemerintah Provinsi Bali sedang menegosiasikan agar Kementerian Perhubungan RI tetap dapat memberikan alokasi bagi layanan Trans Metro Dewata bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan tersedianya layanan transportasi umum berkualitas di wilayah provinsi Bali ke depan," ujar Kepala Dinas Perhubungan Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta melalui keterangan resminya, Rabu.
Samsi menyampaikan Pemprov Bali berkomitmen untuk melakukan hand over (pengambilalihan) layanan bus secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Samsi menerangkan Pemprov Bali telah menganggarkan pembelian layanan untuk satu koridor pada APBD 2025.
(iws/hsa)
