.webp)
Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan empat Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengejar target swasembada pangan. Dalam waktu dekat, Perpres itu disebut akan segera diteken.
Dilansir dari detikFinance, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan keempat Perpres tersebut di antaranya terkait irigasi, pupuk subsidi, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL). Namun, Perpres keempat, Amran enggan memberikan keterangan lebih lanjut.
"Rencana ada empat Perpres, irigasi, pupuk, PPL, satu rahasia," kata dia ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya lebih lanjut kapan Perpres itu diteken Prabowo, Amran hanya menyebut sebentar lagi akan ditandatangani.
"Doakan, sebentar lagi, doakan Kementan agar Perpres ditandatangani secepatnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Amran sempat mengatakan telah mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan draf Peraturan Presiden (Perpres) pembangunan irigasi. Aturan ini juga menjadi cara pemerintah mengejar target swasembada pangan.
Amran bercerita, Prabowo memerintahkan untuk segera melaporkan draf Perpres irigasi Rabu (11/12) malam. Dia meyakini paling lambat hari ini, Perpres itu akan ditandatangani oleh Prabowo.
"Insyaallah hari ini paling lambat, besok ditandatangan Perpresnya perbaikan irigasi tersier, premier, sekunder," kata dia dalam rapat koordinasi swasembada pangan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).
Terkait Perpres pupuk subsidi, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pemerintah sudah sepakat memangkas berbagai regulasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kebijakan itu akan terbit melalui Perpres.
Dia memastikan, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani kini menjadi lebih singkat. Zulhas menyebut, aturan tersebut sudah dirapatkan bersama Presiden Prabowo Subianto dan sudah disetujui.
"Sudah diputuskan, sudah ratas di depan Presiden langsung, Presiden setuju, kami sudah ketok palu, jadi sudah berlaku. Memang administrasinya mungkin belum selesai, tapi sudah berlaku," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat (Kamis (12/12/2024).
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(dpw/dpw)
