.webp)
Pemangkasan anggaran perjalanan dinas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai memberatkan sektor pariwisata, tak terkecuali pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya, hingga kini, lebih dari 20 agenda MICE terpaksa dibatalkan karena adanya surat edaran pemangkasan anggaran perjalanan dinas bagi para pejabat dan menteri.
"Kalau berbicara (dampak yang diterima, pasti ada) ada hotel, tapi kalau untuk resort kebijakan ini tidak terlalu mempengaruhi MICE di sana. Tapi yang sangat terdampak pasti MICE yang ada di kota," kata Ketua IHGMA NTB Lalu Kusnawan saat diwawancarai di Mataram, Kamis (14/11/2024).
Kusnawan berharap ada solusi dan langkah-langkah alternatif yang terbaik bagi pariwisata di NTB setelah keluarnya Surat Edaran Nomor S-1023/MK.02/2024 yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
"Kami harap ada langkah-langkah untuk solusi dan alternatif ke depan (terkait banyaknya MICE yang dibatalkan) terhadap MICE (yang terdampak)," imbuh Kusnawan.
Jika kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas untuk menteri dan pejabat mulai diberlakukan, Kusnawan berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) di NTB untuk mencari solusi untuk meningkatkan angka wisatawan meski tanpa MICE. Salah satunya, dengan memfasilitasi fast boat dari dan menuju Senggigi, Lombok Barat. Pasalnya, banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang ke tiga gili, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air untuk berlibur.
"Di low season saja, ada 2.000 wisatawan yang datang ke tiga gili. Kalau seandainya fast boat bisa mendarat di Senggigi, setidaknya bisa 500 wisatawan datang ke Senggigi (dan secara tidak langsung meningkatkan angka wisatawan di Senggigi)," ucapnya.
Kusnawan yang juga menjabat sebagai Ketua Gili Hotels Association (GHA) NTB tersebut menilai, ketergantungan hotel pada agenda meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) cukuplah tinggi, yakni di kisaran 50 persen bahkan lebih.
"Ada ketergantungan (hotel) pada MICE sekitar 50 persen (yang ada di perkotaan)," tandas Kusnawan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi berharap akan ada solusi dari adanya pemangkasan anggaran perjalanan dinas dari menkeu. Ia mencontohkan salah satu solusi adalah subsidi avtur untuk penerbangan.
"Yang jelas negara dan daerah ini harus bergerak, ada dinamika pembangunan dan pariwisata dengan multiplier efek. Kami berharap ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi," katanya saat dikonfirmasi di Mataram, Kamis.
Gita berharap Dinas Pariwisata (Dispar) bisa menjadikan momentum pemangkasan anggaran ini menjadi ajang untuk mencari kolaborasi dan inovasi, untuk menarik angka kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami harus tetap optimis, tentu kami tidak bisa di dalam zona nyaman terus. Harus ada upaya-upaya ke depan untuk meningkatkan kolaborasi dan inovasi agar target kunjungan pariwisata bisa terus meningkat," tandas mantan Penjabat (Pj) Gubernur NTB tersebut.
Sebelumnya, Pembina dan Penasehat Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB I Gusti Lanang Patra mengatakan sektor perhotelan akan sangat terdampak dari adanya pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Hal itu terbukti agenda MICE yang ada di 4 hotel berbintang di Kota Mataram harus dibatalkan agenda MICE-nya di awal 2025.
"Ada beberapa pembatalan, sekitar 4 (hotel). Dan kebanyakan terjadi di hotel-hotel yang ada di kota (Mataram). Saat ini, mereka (pihak hotel) tengah menunggu kebijakan (lanjutan terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas)," kata Lanang pada detikBali di Mataram, Selasa (12/11/2024)
(nor/nor)
