.webp)
Utang pemerintah menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat turun. Kondisi utang per akhir Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 8.461,93 triliun, turun Rp 40,76 triliun dibandingkan bulan sebelumnya senilai Rp 8.502,69 triliun.
Dilansir dari detikFinance, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga turun jelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser menjadi 38,49%. Bulan sebelumnya masih 38,68%.
"Rasio utang per akhir Agustus 2024 yang mencapai 38,49% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Jumat (27/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari total utang per Agustus 2024 yang sebesar Rp 8.461,93 triliun, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7.452,56 triliun atau 88,07%. Sisanya 11,93% dari pinjaman Rp 1.009,37 triliun.
Untuk utang yang berasal dari penerbitan SBN terdiri dari SBN Domestik senilai Rp 6.063,41 triliun dan SBN Valas sebesar Rp 1.389,14 triliun. Sedangkan pinjaman berasal dari pinjaman dalam negeri Rp 39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 969,74 triliun.
Dalam dokumen APBN KiTA edisi September 2024 itu disebutkan per akhir Agustus 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,5%. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,5% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.
"Lembaga keuangan domestik memegang kepemilikan SBN 41,3%, terdiri atas perbankan 19,2%, perusahaan asuransi dan dana pensiun 18,9%, serta reksadana 3,2%," dikutip dari dokumen APBN itu.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(dpw/dpw)
