.webp)
Aliansi mahasiswa di Buleleng, Bali, menggelar aksi bertajuk September Cerah. Mereka membawa sejumlah persoalan daerah, mulai dari pemerataan pendidikan, kesiapsiagaan bencana, hingga pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok.
Aksi tersebut melibatkan Cipayung Plus Buleleng (KMHDI, HMI, GMKI, IMM, PMII, GMNI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Buleleng. Aksi dipusatkan di halaman Gedung Laksmi Graha, kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja, Buleleng, Minggu (20/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinator aksi sekaligus Ketua KMHDI Buleleng Komang Dia Damayanti mengatakan selama ini aksi yang dikenal di tingkat nasional adalah September Hitam, yaitu gerakan untuk menyuarakan persoalan HAM. Menurutnya, mahasiswa Buleleng memilih membawa pesan berbeda melalui aksi September Cerah.
"Kalau secara nasional bulan ini diidentikkan dengan September Hitam, kami di Buleleng memilih September Cerah. Kami ingin menunjukkan ciri khas pemuda Buleleng dan berharap gerakan ini bisa membawa perubahan yang cerah atas berbagai isu daerah," kata Dia.
Salah satu yang disoroti para mahasiswa Buleleng adalah persoalan pendidikan. Mereka meminta pemerintah mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, pemenuhan tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana sekolah hingga ke wilayah pelosok.
Mahasiswa juga menyoroti kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi bencana. Mereka mempertanyakan langkah konkret untuk mengantisipasi kebakaran saat musim kemarau serta banjir ketika musim hujan dan bencana lainnya.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerataan pembangunan infrastruktur. Termasuk infrastruktur jalan yang menghubungkan desa-desa dan wilayah pelosok Buleleng.
Di sisi lain, mahasiswa mengaku kecewa karena Bupati Buleleng dan Ketua DPRD Buleleng tidak hadir langsung dalam aksi yang dikemas melalui dialog tersebut. Aspirasi mereka diterima oleh sejumlah pejabat seperti Kepala Disdikpora Buleleng, Kalaksa BPBD, Kepala Badan Kesbangpol, Wakil Ketua DPRD Buleleng, dan Kapolres Buleleng.
Dia mengatakan mahasiswa sebenarnya ingin berdiskusi langsung dengan pimpinan daerah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya datang untuk menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan gagasan dan membuka ruang kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan di Buleleng.
"Kami tidak hanya ingin mengkritik. Kami juga ingin menawarkan gagasan dan berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Buleleng," imbuh Dia.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi mengapresiasi dialog yang digelar para mahasiswa tersebut. Wandira menyebut kritik dan masukan dari mahasiswa perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
"Yang disampaikan oleh mahasiswa itu adalah kondisi riil yang memang pemerintah daerah penting untuk sikapi bersama," kata Wandira.
Wandira mengatakan sedikitnya ada 14 masukan yang disampaikan mahasiswa dalam dialog tersebut. Sebagian besar masukan berkaitan dengan persoalan pendidikan dan kebencanaan.
Terkait pendidikan, Wandira mengakui masih terdapat persoalan infrastruktur sekolah dan kekurangan guru. Dia menyebut sejumlah bangunan sekolah di Buleleng sudah membutuhkan perbaikan.
"Harus disadari infrastruktur sekolah kita memang banyak hari ini tidak memadai, bahkan ada beberapa yang ambruk," ujarnya.
Terkait persoalan tenaga pendidik, Wandira menyebut pemerintah daerah telah berupaya mengatasi kekurangan guru melalui tenaga honorer. Menurutnya, kebutuhan tenaga pendidik tetap harus diselesaikan dengan guru yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan ketentuan.
Sementara terkait kebencanaan, Wandira mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat langkah pencegahan. "Di musim hujan banjir, di musim kemarau kebakaran, ini menjadi atensi pemerintah daerah. Tentu dengan program-program yang lebih banyak kita buat adalah program pencegahan," pungkasnya.
