.webp)
Serapan anggaran empat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram masih rendah. Realisasi penyerapan anggaran empat dinas itu masih di bawah 32 persen, atau masih jauh di bawah standar minimal 35,5 persen.
"Ada Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), lalu ada juga dari Dinas Pariwisata (Dispar)," kata Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri, Sabtu (20/7/2024).
Menurut Alwan, rendahnya serapan fisik empat OPD tersebut karena sejumlah faktor. Seperti BKD Kota Mataram, realisasi fisiknya hanya mencapai 31,29 persen. "Kendalanya di BKD ini ternyata ada dana BTT sebesar Rp 7 miliar yang belum digunakan, serta belanja pengadaan tanah yang masih berproses," terangnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, realisasi fisik Dispora Mataram hanya mencapai 27,25 persen berada satu tingkat di bawah BKD. Alwan menjelaskan, kendala yang menyebabkan Dispora mendapat rapor merah karena permasalahan administrasi untuk kegiatan prioritas yang belum lengkap. Lalu ada kesalahan input dalam perencanaan baru dapat direvisi saat ABT.
"Kemudian ada kendala lainnya, yakni kegiatan gala kelurahan yang diundur, karena pertimbangan keamanan," ucap Alwan.
Adapun realisasi fisik PUPR Kota Mataram hanya mencapai 24,53 persen. Kendala yang menyebabkannya masuk empat OPD rapor lebih sedikit dibandingkan OPD lainnya. "Yakni karena pengadaan barang dan jasa yang masih beproses," sambung dia.
Sementara Dispar Kota Mataram jadi OPD dengan rapor merah terendah kategori realisasi fisiknya. Realisasi serapan anggaran fisik terjun bebas ke angka 16,19 persen.
"Untuk Dispar ini, kendalanya ada di pengadaan tanah sebesar Rp 9 miliar yang masih berproses. Serta karena pembangunan eks Pelabuhan Ampenan yang masih dalam proses tender," tutur mantan Inspektorat Mataram tersebut.
Menjelang masa kampanye pilkada pada September mendatang, Alwan meminta para kepala OPD untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan fisik yang belum tuntas. Sehingga tidak mengganggu tahapan pilkada.
"Sudah kita evaluasi juga kegiatan teman-teman, sehingga kita dorong untuk menyelesaikan dulu kegiatan-kegiatan fisik, nanti ketika masa kampanye (pilkada) tidak boleh lagi mengumpulkan masa," terangnya.
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menekankan agar masing-masing kepala OPD untuk fokus menyelesaikan kendala-kendala yang belum selesai. Sehingga tidak ada lagi OPD dengan catatan rapor merah di kemudian hari.
"Penekanan saya lebih kepada diperhatikan saja yang kurang-kurang tadi," katanya.
(dpw/dpw)
