Dinas Perhubungan (Dishub) Bali menjelaskan rencana pembangunan Bali Urban Rail atau sistem koridor perkeretaapian di Pulau Dewata. Pembangunan Bali Urban Rail dilakukan melalui PT Jamkrida Bali Mandara dan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) serta terbuka bagi investor.
Kadishub Bali I Wayan Gde Samsi Gunarta mengatakan hingga kini belum dapat dipastikan mengenai waktu pembangunan Bali Urban Rail itu. Konsep pembangunan Bali Urban Rail sesuai dengan keputusan investor.
"(Konsepnya) tergantung investornya juga. Apakah seluruhnya bawah tanah atau sebagian di bawah tanah. Kami belum dapat proposalnya. Nanti akan dilakukan studi dahulu," kata Samsi kepada detikBali, Jumat (7/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Samsi mengatakan pembangunan sistem kereta api bawah tanah memang tidak harus membeli atau membebaskan lahan. Hanya, pengerjaan kereta bawah tanah diperkirakan sangat mahal.
"Urban Bali Rail ini (pembiayaannya dari) investasi. Tapi nanti kalau ada bagian yang dikerjakan dengan (biaya) APBN, APBD, atau loan (pinjaman), ya nanti tinggal diperhitungkan," jelasnya.
Untuk diketahui, Bali Urban Rail adalah sistem koridor perkeretaapian LRT/MRT di Bali. Koridornya meliputi lintasan yang berbasis kereta, stasiun, dan transit oriented development (TOD) yang terkoneksi dengan rel keretanya.
Nantinya akan ada juga beberapa koneksi untuk kendaraan feeder atau pengumpan dari satu titik ke stasiun. PT Jamkrida Bali Mandara, PT SBDJ, dan rekanan investornya yang akan menentukan menggunakan kereta api jenis LRT atau MRT.
"Bali Urban Rail itu seluruh sistem perkeretaapian di Bali yang dimulai koridor dari bandara ke Canggu. Nah, LRT bagian dari itu. Keretanya sendiri bisa LRT atau MRT. Tergantung studinya," imbuh Samsi.
Samsi mengatakan semua rencana pembangunan kereta api di Bali kini masih dalam tahap studi kelayakan yang dilakukan Korea Selatan. Hasil studi kelayakan dari Korea Selatan itu juga kemungkinan tidak akan dijadikan referensi karena kaitannya dengan pembiayaan.
"Apakah benar (hasil studi kelayakan dari) Korea ini yang dipakai atau menggunakan yang lain. Masih dicari pendanaannya seperti apa. Karena pendanaan juga tergantung dari pemerintah (pusat)," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Bali mengumumkan pendaftaran investasi pembangunan kereta cepat atau LRT bagi calon investor sudah dibuka. Rencananya akan ditutup sampai 6 Juni 2024.
"Menurut informasi kalau tidak salah rasanya pendaftaran ditutup sampai 6 Juni," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra di Mangrove Arboretum Park, Pedungan, Denpasar, Jumat (31/5/2024)
Saat ini Pemprov Bali masih membuka kesempatan bagi calon investor untuk mendaftar dan mengikuti lelang proyek kereta api cepat itu. Namun, Indra mengatakan pendaftaran bukan melalui Pemprov tetapi ke PT Sarana Bali Dwipa Jaya.
"Kan itu yang ditunjuk untuk melakukan lelang proyek itu. Jadi daftarnya ke sana, bukan ke Pemda ya. Dilaksanakan di kantor gubernur bukan berarti pendaftarannya di kantor gubernur, " jelas pria asal Buleleng itu.
(hsa/hsa)