.webp)
Gagasan pembiayaan global untuk air (Global Water Fund) terus digodok dalam perhelatan World Water Forum (WWF) ke-10. Platform pembiayaan sektor air dan sanitasi itu menargetkan pengumpulan dana setidaknya Rp 123 triliun untuk merealisasikan 10 persen akses air minum perpipaan.
"Angka RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024 misalnya kalau fokus air minum saja, untuk naikkan 10 persen, butuhnya Rp 123 triliun. Untuk menaikkan cakupan (layanan air minum) perpipaan," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna di ITDC The Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (22/5/2024).
Namun, target nominal pendanaan itu belum jadi patokan. Gagasan itu juga belum dapat disetujui dan dieksekusi selama perhelatan WWF. Ada tahapan dan persetujuan dari seluruh peserta WWF yang bergabung dalam Global Water Fund.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam Global Water Fund juga masih dikaji. Misalnya para pemangku kepentingan, pihak swasta di Indonesia dan internasional seperti Bank Dunia (World Bank), serta delegasi WWF.
Selain itu, pembahasan konsep pengumpulan dana, pembiayaan, dan proyek apa saja yang akan didanai dari Global Water Fund juga masih dibicarakan hingga setelah perhelatan WWF nanti. Perlu pihak-pihak yang tidak hanya memahami pembiayaan, tapi juga tahu tentang seluk-beluk air.
"(Negara-negara yang akan bergabung dalam Global Water Fund) itu yang saya bilang masih effort untuk itu. Supaya lebih komprehensif melihatnya. Hal-hal detail akan dipersiapkan oleh tim (dari Kementerian PUPR)," kata Herry.
Tujuan dari pembetukan Global Water Fund adalah menyelesaikan persoalan pendanaan dalam upaya memasok air bersih di Indonesia dan negara lain yang membutuhkan bantuan. Selain itu, Herry melanjutkan, perlu diimbangi dengan jumlah proyek pengadaan dan pengelolaan air bersih.
Misalnya, ada proyek Non Revenue Water (NRW) atau air tak berekening dengan nilai tertentu yang dapat didanai sebagian dari Global Water Fund itu. Sisa pendanaan untuk proyek NRW, dapat diambil dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Maka dari itu, dana yang sudah terkumpul dalam Global Water Fund tersebut tidak akan menganggur, meski tidak mungkin terpakai seluruhnya.
"Jadi, bukan besar-besaran dananya (di Global Water Fund). Tapi utilisasinya. Sangat tergantung dari kesiapan fund (pembiayaan) dan proyek yang bisa didanai," terang Herry.
Menurutnya, Global Water Fund nanti akan menjadi solusi cakupan akses air minum perpipaan di wilayah perkotaan yang masih 19,45 persen. Akan ada pihak-pihak di dalam Global Water Fund yang akan bergerak di sejumlah sektor mulai dari hulunya hingga hilir.
Selain itu, dana yang terkumpul di Global Water Fund tidak hanya berasal dari perusahaan swasta maupun investor perseorangan. Ada juga dana dari APBN, pinjaman dari pemerintah, dan luar negeri yang akan mengisi Global Water Fund itu.
"Blended finance, namanya," ujar Herry.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dalam keterangan resminya, telah mengalokasikan sekitar 3,4 persen dari APBN untuk itu. Namun, persentase itu masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan investasi tahunan di bidang air dan sanitasi.
"Dana yang berasal dari pemerintah saja tidak akan memadai. Oleh karena itu, banyak ikhtiar dilakukan, mulai dari level lokal, bahkan hingga desa, sampai ke level nasional dan dunia," kata Sri Mulyani.
Karenanya, Sri Mulyani mendukung adanya Global Water Fund atau platform pembiayaan air dunia. Pemerintah terus mengupayakan pendanaan global tersebut dengan membahasnya bersama para pemangku kepentingan dari berbagai negara dan organisasi.
Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan air dan sanitasi yang layak. World Water Forum ke-10 diharapkan dapat menjadi wadah untuk merumuskan skema pendanaan air yang efektif dan berkelanjutan.
"Banyak lembaga internasional yang memiliki perhatian terhadap air, seperti World Bank, ADB, African Development Bank, AIIB, European Investment Bank, dan lain-lain. Mereka pasti memiliki portofolio yang berhubungan dengan air dan sanitasi," tandas Sri Mulyani.
(hsa/hsa)
