.webp)
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Haramain Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Jumat (26/4/2024). Sandi pun mengapresiasi kreativitas santri menciptakan produk bumbu rempah khas Lombok.
Begitu tiba di ponpes, Sandi disambut musik rebana yang ditampilkan santri. Pimpinan Ponpes Nurul Haramain NWDI Narmada, TGH Hasanain Juaini, mengatakan kehadiran bisa menjadi motivasi bagi semua santri agar terus berkreasi.
"Harapannya santri bisa menjawab tantangan semua zaman. Tidak perlu menghadapi ketakutan ke depan," ujar Hasanain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu inovasi yang dilakukan para santri adalah memproduksi bumbu rempah berbahan dasar daun salam. Ini sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Menurut Hasanain, daun salam nyaris selalu digunakan dalam setiap masakan Lombok sehingga menciptakan rasa yang khas.
"Tanpa daun salam makanan Lombok tidak akan enak. Inilah salah satu komoditas ekonomi kreatif kita," papar Hasanain.
Sandiaga pun mengapresiasi kreativitas para santri tersebut. Dia lantas menjelaskan tentang generasi yang kreatif.
"Sekarang 275 juta warga Indonesia sudah interkoneksi digitalisasi. Dengan digitaliasi kita bisa gunakan tongkat ini untuk Indonesia yang adil dan makmur," ujar Sandi.
Sandi mengatakan seluruh santri di Indonesia harus memiliki visi dan misi untuk selalu mencetak kreasi untuk negeri.
"Saya bawa Kang Dery Sudarisman, Mas Tatas Bagus Tiandi, founder Teman Baik. Para santri harus tahu bagaimana menciptakan peluang seperti mereka," tambah Sandi.
Sandi mengatakan Ponpes Nurul Haramain memiliki sejarah panjang dalam menciptakan terobosan-terobosan ekonomi kreatif dan transformasi digital berdaya saing.
"Kami harap bukan hanya mampu bekerja tapi bisa menciptakan lapangan kerja dengan produk kreatif. Seperti ada seni kaligrafi, produk pangan yang sudah diekspor ke luar negeri," ujarnya.
Pondok pesantren Nurul Haramain, Sandi melanjutkan, juga memiliki modal berupa 7,5 hektare lahan yang akan ditanami kemudian diolah menjadi produk pangan. "Ini kami dorong agar difasilitasi pemerintah," tegasnya.
(hsa/gsp)
