.webp)
Penjualan produk terafiliasi atau pro Israel terus menurun sebagai dampak seruan boikot sejak militer Israel menyerang Gaza, Palestina. Pengusaha meminta pemerintah turun tangan untuk mengatasi dampak gerakan boikot ini.
"Transaksi produk itu berkurang 40%-45%. Ini rata-rata untuk produk yg dikategorikan terafiliasi (Israel). Itu sudah terdampak 40-45%, ini yang kami hindari agar tidak berkepanjangan," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey, dikutip dari detikFinance, Jumat (8/12/2023).
Roy mengatakan dampak dari boikot itu bisa berujung pada PHK, jika perusahaan-perusahaan terus merugi. Hal ini tentu merugikan perekonomian Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Roy meminta pemerintah turun tangan mengatasi dampak gerakan boikot produk yang terafiliasi Israel. Sebab, kata dia, seruan boikot tersebut berawal dari informasi yang tidak bisa dipastikan sumbernya.
"Itu yang kami soroti dan sampaikan di berbagai kesempatan, pemerintah harus turun tangan. Karena bedanya dengan pengusaha, pemerintah ada banyak alat atau instrumen, ada instansi yang terlibat, pihak berwenang, semua regulasi, peraturan dibuat. Tentu mereka harus hadir mengatasi polemik ini," ucap Roy.
Roy mengatakan bahwa Aprindo mendukung seluruh langkah pemerintah untuk mengupayakan perdamaian di Gaza, Palestina, seperti perdamaian, diplomasi, dan misi kemanusiaan. Namun di sisi lain, pemerintah juga diharapkan bisa menjaga roda ekonomi dalam negeri.
Menurut Roy, pemerintah harus mengambil langkah konkrit terhadap dampak dari gerakan boikot ini. Salah satunya menegaskan garis batas produk terduga afiliasi Israel seperti apa yang sebaiknya dihentikan penggunaannya oleh masyarakat.
Diketahui, Majelis Ulama Indonesia pada 15 November lalu juga sudah mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina. Fatwa MUI tersebut merekomendasikan agar umat Islam menghindari transaksi produk terafiliasi Israel. Namun tidak pernah ada keterangan produk mana yang dimaksud.
"Ini harapan kami yg disampaikan, pemerintah hadir membeli balancing dan observasi seperti yang dikatakan beberapa saat lalu. Yang diboikot itu hanya produk-produk yang diproduksi di Israel. Tapi kalau produknya tenaga kerjanya di Indonesia dan mematuhi aturan dan sebagainya itu dijaga marwahnya karena ekonomi kita," kata dia.
Selain itu, Roy mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya merancang antisipasi untuk mencegah dampak boikot yang lebih parah lagi. Di antaranya seperti, memberi subsidi ketenagakerjaan untuk mencegah PHK, subsidi pelaku usaha, pengurangan pajak PPh Badan, hingga subsidi listrik untuk membantu kelesuan pabrik di masa-masa kurang produktif. Roy meminta agar pemerintah hadir memberi jaminan bagi dunia usaha.
"Kan pemerintah eksekutif, legislatif, yudikatif kita yang gaji. Hadir dong. Antisipasi dong. Jangan hanya melihat dari jauh saja kemudian tidak melakukan apa-apa berharap (konflik Hamas-Israel) berjalan dengan waktu hilang begitu saja. Apalagi pesta demokrasi sudah start, kita lebih prioritas sementara ekonomi tergerus. Itu yang kita tidak harapkan," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(dpw/gsp)
