.webp)
Biaya mahal dan proses yang lama menjadi alasan pemilik merek pakaian lokal Bali enggan mengurus perizinan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Padahal, HAKI menjadi senjata pemilik merek pakaian untuk menghindari pembajakan.
"Jadi, (keuntungan memiliki HAKI) lebih untuk melindungi brand," ucap Humas Paradise Island's Clothing Association (Pica) Festival I Gusti Made Febri Iswara, Kamis (20/7/2023).
Tak hanya dua alasan tadi, lanjut Febri, pemilik merek enggan mengurus HAKI lantaran keharusan mengganti merek apabila ditemukan nama yang sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedangkan, ada beberapa brand yang sudah branding bertahun-tahun. Jadinya, dia tidak mau ganti nama," kata pemilik salah satu merek pakaian lokal di Bali ini.
Febri sendiri mengaku butuh waktu satu tahun untuk tahap pemeriksaan merek pakaian miliknya. Setelah itu baru bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Sedangkan, biaya yang dihabiskan sekitar Rp 2 juta.
Febri menuturkan sejak tahun lalu proses perizinan HAKI bagi merek pakaian lokal yang berpartisipasi di Pica Fest 2022 dibantu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan tidak dikenakan biaya.
Hal tersebut sejalan dengan tujuan awal hadirnya Pica Fest di Bali, yakni melindungi dan memberikan wadah bagi merek pakaian lokal. Sehingga, dapat memunculkan rasa bangga masyarakat Bali akan merek pakaian lokal.
"Kami sebenarnya me-request (ke Pemerintah Provinsi Bali) bisa tidak brand-brand ini dilindungi haknya karena pembajakan kan banyak," terangnya.
Saat ini terdapat 55 merek pakaian lokal yang berpartisipasi dalam Pica Fest 2023. Sebanyak 30 persen di antaranya telah memiliki HAKI dan sisanya masih proses.
Febri menegaskan Pica Fest sangat terbuka bagi merek pakaian lokal yang ingin berpartisipasi. Asalkan sudah memenuhi syarat dan lolos proses kurasi.
(hsa/hsa)
