.webp)
Posisi utang pemerintah RI per Mei 2022 telah mencapai Rp 7.002 triliun. Rasio utang ini tercatat sebesar 38,88% dari produk domestik bruto (PDB).
Walau demikian, jumlah utang ini mengalami penurunan jika dibandingkan realisasi April 2022 lalu. "Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar serta terkendali diiringi diversifikasi portofolio yang optimal," tulis buku APBN KiTa, Sabtu (25/6/2022).
Mengenai jenisnya, mayoritas utang ini didominasi oleh surat berharga negara (SBN) yang mencapai 88,2% dari seluruh komposisi utang akhir Mei 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan dari sisi mata uang, utang pemerintah didominasi mata uang domestik yaitu rupiah sebesar 70,68%.
Buku ini juga mencatat jika kepemilikan investor asing pada SBN terus menurun. Pada 2019 tercatat 38,57% dan pada akhir 2021 tercatat 19,05%, kemudian per 7 Juni 2022 tercatat 16,74%.
"Komposisi utang pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal," jelasnya.
Rata-rata jatuh tempo (average time to maturity) sepanjang 2022 masih terjaga di kisaran 8,7 tahun. Pengadaan utang pemerintah ditetapkan atas persetujuan DPR dalam UU APBN dan diawasi pelaksanaannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam pelaksanaannya, pengadaan utang pemerintah juga tetap memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembiayaan. Meski masih diliputi ketidakpastian, pemulihan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut.
Hal ini didukung dengan adanya peningkatan kinerja pendapatan negara yang baik dan didukung realisasi pembiayaan utang yang on track, serta optimalisasi pemanfaatan SAL sebagai buffer fiskal.
"Defisit APBN 2022 diperkirakan akan lebih rendah dari target sebagaimana dua tahun sebelumnya. Pemerintah optimis di tahun 2023 APBN dapat kembali menuju defisit di bawah 3 persen terhadap PDB," jelasnya.
(kws/kws)
